Senator Sanders Menentang Bantuan Militer AS untuk Israel Rp157 Triliun
loading...
A
A
A
WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) Bernie Sanders mendesak rekan-rekannya dari Partai Demokrat mencabut lebih dari USD10,1 miliar (Rp157 triliun) bantuan militer ke Israel dari rancangan anggaran belanja negara yang akan datang.
Dia beralasan dana tersebut akan membuat Washington terlibat dalam perang “tidak bermoral” Israel di Gaza.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan pada Senin bahwa dia akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang pengeluaran sebesar USD106 miliar pada hari Rabu.
Atas permintaan Presiden AS Joe Biden, RUU tersebut mencakup USD10,1 miliar bantuan militer langsung ke Israel, lebih dari USD61 miliar untuk Ukraina, dan USD13,6 untuk perlindungan perbatasan di dalam negeri.
“Saya tidak percaya kita harus mengalokasikan lebih dari USD10 miliar untuk pemerintahan Netanyahu yang ekstremis sayap kanan untuk melanjutkan pendekatan militernya saat ini,” tegas Sanders dalam pidatonya di Senat pada Senin, mengacu pada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang pasukannya telah membunuh lebih dari 16.000 warga Palestina di Gaza.
“Apa yang dilakukan pemerintahan Netanyahu tidak bermoral, melanggar hukum internasional, dan Amerika Serikat tidak boleh terlibat dalam tindakan tersebut,” ungkap Sanders.
Pasukan Israel mulai membombardir Gaza pada awal Oktober, sebagai tanggapan atas serangan mendadak terhadap negara Yahudi tersebut oleh Hamas.
Tank dan pasukan Israel dikirim ke Gaza tiga pekan kemudian, dan ketika pertempuran kembali berkobar setelah gencatan senjata selama sepekan pada akhir November, lebih dari 16.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza.
Lebih dari 7.000 orang yang tewas adalah anak-anak, menurut kementerian itu pada Selasa.
Serangan Hamas terhadap Israel menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan sekitar 240 orang disandera.
Sanders yang juga seorang Yahudi, menolak bergabung dengan beberapa rekannya yang progresif dalam menuntut gencatan senjata bulan lalu.
Dia juga mendukung pemberian sejumlah bantuan militer kepada Israel, dengan mengatakan pada Senin bahwa, “Pantas bagi kita untuk mendukung sistem pertahanan yang akan melindungi warga Israel dari serangan rudal dan roket.”
“Namun, pendekatan sembarangan Israel terhadap perang tersebut, dalam pandangan saya, menyinggung sebagian besar orang Amerika,” tegas dia.
Sanders tidak mengatakan dengan pasti apakah dia akan memberikan suara menentang seluruh paket senilai USD106 miliar.
Jika Sanders dan setiap anggota Senat dari Partai Republik memberikan suara menentang RUU tersebut, Partai Demokrat masih dapat meloloskannya dengan memanfaatkan suara yang sama dari Wakil Presiden Kamala Harris.
Namun, RUU tersebut akan mendapat tentangan yang lebih keras di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik.
Ketika semakin banyak kelompok konservatif yang menentang bantuan lebih lanjut ke Ukraina dan menuntut diakhirinya kebijakan perbatasan Biden yang longgar, Ketua DPR Mike Johnson mengatakan kepada Direktur Manajemen dan Anggaran Shalanda Young pada Senin bahwa, “Pendanaan tambahan untuk Ukraina bergantung pada pemberlakuan perubahan transformatif pada undang-undang keamanan perbatasan negara kita, dan pada Gedung Putih yang memberikan tujuan yang jelas dan dapat dicapai untuk konflik di Ukraina.”
Dia beralasan dana tersebut akan membuat Washington terlibat dalam perang “tidak bermoral” Israel di Gaza.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengumumkan pada Senin bahwa dia akan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang pengeluaran sebesar USD106 miliar pada hari Rabu.
Atas permintaan Presiden AS Joe Biden, RUU tersebut mencakup USD10,1 miliar bantuan militer langsung ke Israel, lebih dari USD61 miliar untuk Ukraina, dan USD13,6 untuk perlindungan perbatasan di dalam negeri.
“Saya tidak percaya kita harus mengalokasikan lebih dari USD10 miliar untuk pemerintahan Netanyahu yang ekstremis sayap kanan untuk melanjutkan pendekatan militernya saat ini,” tegas Sanders dalam pidatonya di Senat pada Senin, mengacu pada Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang pasukannya telah membunuh lebih dari 16.000 warga Palestina di Gaza.
“Apa yang dilakukan pemerintahan Netanyahu tidak bermoral, melanggar hukum internasional, dan Amerika Serikat tidak boleh terlibat dalam tindakan tersebut,” ungkap Sanders.
Pasukan Israel mulai membombardir Gaza pada awal Oktober, sebagai tanggapan atas serangan mendadak terhadap negara Yahudi tersebut oleh Hamas.
Tank dan pasukan Israel dikirim ke Gaza tiga pekan kemudian, dan ketika pertempuran kembali berkobar setelah gencatan senjata selama sepekan pada akhir November, lebih dari 16.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut angka terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza.
Lebih dari 7.000 orang yang tewas adalah anak-anak, menurut kementerian itu pada Selasa.
Serangan Hamas terhadap Israel menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan sekitar 240 orang disandera.
Sanders yang juga seorang Yahudi, menolak bergabung dengan beberapa rekannya yang progresif dalam menuntut gencatan senjata bulan lalu.
Dia juga mendukung pemberian sejumlah bantuan militer kepada Israel, dengan mengatakan pada Senin bahwa, “Pantas bagi kita untuk mendukung sistem pertahanan yang akan melindungi warga Israel dari serangan rudal dan roket.”
“Namun, pendekatan sembarangan Israel terhadap perang tersebut, dalam pandangan saya, menyinggung sebagian besar orang Amerika,” tegas dia.
Sanders tidak mengatakan dengan pasti apakah dia akan memberikan suara menentang seluruh paket senilai USD106 miliar.
Jika Sanders dan setiap anggota Senat dari Partai Republik memberikan suara menentang RUU tersebut, Partai Demokrat masih dapat meloloskannya dengan memanfaatkan suara yang sama dari Wakil Presiden Kamala Harris.
Namun, RUU tersebut akan mendapat tentangan yang lebih keras di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Partai Republik.
Ketika semakin banyak kelompok konservatif yang menentang bantuan lebih lanjut ke Ukraina dan menuntut diakhirinya kebijakan perbatasan Biden yang longgar, Ketua DPR Mike Johnson mengatakan kepada Direktur Manajemen dan Anggaran Shalanda Young pada Senin bahwa, “Pendanaan tambahan untuk Ukraina bergantung pada pemberlakuan perubahan transformatif pada undang-undang keamanan perbatasan negara kita, dan pada Gedung Putih yang memberikan tujuan yang jelas dan dapat dicapai untuk konflik di Ukraina.”
(sya)