4 Alasan PM Narendra Modi Tetap Berjaya pada Pemilu Regional

Rabu, 06 Desember 2023 - 04:04 WIB
loading...
A A A

2. Keajaiban Modi dan Politik yang Mengutamakan Hindu

4 Alasan PM Narendra Modi Tetap Berjaya pada Pemilu Regional

Foto/Reuters

Daya tarik pribadi Modi – dalam istilah media lokal adalah “keajaiban Modi” – melebihi BJP. Pemimpin berusia 73 tahun ini tetap sangat populer dengan 93 juta pengikut di X, dan dia telah mengeksploitasi keberhasilan kebijakan luar negerinya untuk keuntungannya.

Di bawah pemerintahan Modi, hubungan New Delhi dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah meningkat pesat di tengah kebijakan Barat untuk melawan kebangkitan Tiongkok. India, pada saat yang sama, juga memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin negara-negara Selatan.

Perdana Menteri India juga telah mendorong India sebagai pusat manufaktur di tengah dorongan Barat untuk mencari rantai pasokan alternatif.

BJP juga memanfaatkan peresmian kuil Ram Mandir di Ayodhya pada bulan Januari 2024 untuk keuntungannya. Modi meluncurkan pembangunannya pada tahun 2020, sesuai dengan sentimen nasionalis Hindu di negara tersebut.

“Hasil di Chhattisgarh, Madhya Pradesh dan Rajasthan menunjukkan bahwa masyarakat India sangat mendukung politik pemerintahan dan pembangunan yang baik…,” tulis Modi di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

Pihak oposisi menuduh Modi terlibat dalam pernyataan anti-Muslim dan memberikan kekebalan kepada kelompok sayap kanan Hindu yang terlibat dalam serangan terhadap Muslim dan minoritas lainnya. India – yang secara resmi merupakan negara sekuler – mengalami peningkatan kekerasan anti-Muslim sejak Modi berkuasa pada tahun 2014.

Modi dan BJP membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak membeda-bedakan warga India berdasarkan kasta dan keyakinan.

3. Pendanaan Pemilu dan Skala Kampanye

4 Alasan PM Narendra Modi Tetap Berjaya pada Pemilu Regional

Foto/Reuters

Melansir Al Jazeera, BJP telah mampu mendapatkan publisitas kampanye yang luas karena dana pemilunya yang tinggi.

Namun para aktivis pro-demokrasi mengkritik mekanisme hukum pendanaan politik, yang dikenal sebagai obligasi pemilu, yang memungkinkan partai menyembunyikan nama donornya dari publik.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1280 seconds (0.1#10.140)