AS Minta Israel Menahan Diri Tanggapi Pengakuan Yerusalem
Jum'at, 08 Desember 2017 - 01:01 WIB
AS Minta Israel Menahan Diri Tanggapi Pengakuan Yerusalem
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) meminta Israel untuk menahan diri menanggapi pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota. Pasalnya Washington masih menunggu reaksi balasan dan menimbang ancaman potensial terhadap fasilitas dan orang-orang AS.
"Sementara saya menyadari bahwa Anda akan menyambut baik berita ini di depan umum, saya meminta Anda menahan tanggapan resmi Anda," bunyi sebuah dokumen Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh Reuters, Jumat (8/12/2017).
Dokumen tertanggal 6 Desember itu ditujukan kepada para diplomat di Kedutaan Besar AS di Tel Aviv untuk disampaikan kepada pejabat Israel.
"Kami masih melihat reaksi terhadap berita ini di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Kami masih menilai dampak keputusan ini terhadap fasilitas dan personil A.S. di luar negeri," bunyi dokumen itu.
Sebuah dokumen Departemen Luar Negeri kedua yang diperoleh Reuters, yang juga tertanggal 6 Desember, mengatakan bahwa agensi tersebut telah membentuk sebuah satuan tugas internal untuk melacak perkembangan di seluruh dunia menyusul keputusan AS di Yerusalem.
Pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa mereka menetapkan standar untuk membentuk satuan tugas kapan pun ada kekhawatiran tentang keamanan dan keselamatan personil pemerintah atau warga AS.
Departemen Luar Negeri tidak memiliki komentar langsung mengenai kedua dokumen tersebut.
Trump membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengakuan itu melemahkan upaya perdamaian Timur Tengah dan mengganggu teman dan lawan AS.
Dokumen pertama juga mengemukakan poin pembicaraan untuk pejabat di Konsulat Jenderal AS di Yerusalem, Kedutaan Besar AS di London, Paris, Berlin dan Roma dan misi AS ke Uni Eropa di Brussels.
Dalam pesannya untuk ibukota-ibukota Eropa, dokumen tersebut meminta para pejabat di Eropa untuk berpendapat bahwa keputusan Trump tidak bersikap final yang perlu dipaksakan oleh Israel dan Palestina dalam kesepakatan damai apapun.
"Anda berada dalam posisi kunci untuk mempengaruhi reaksi internasional terhadap pengumuman ini dan kami meminta Anda untuk memperkuat kenyataan bahwa Yerusalem masih merupakan masalah status terakhir antara orang Israel dan Palestina dan bahwa pihak-pihak tersebut harus menyelesaikan dimensi kedaulatan Israel di Yerusalem selama mereka bernegosiasi," bunyi laporan itu.
"Anda tahu bahwa ini adalah Administrasi yang unik. Itu membuat langkah berani. Tapi ini adalah langkah berani yang akan dibutuhkan jika upaya perdamaian akhirnya akan berhasil," sambungnya.
Status Yerusalem, tempat tinggal suci umat Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan damai Israel-Palestina.
Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan serta menginginkan semua kedutaan besar berbasis di sana. Warga Palestina menginginkan ibu kota negara merdeka mereka berada di sektor timur kota itu, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967 dan dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
"Sementara saya menyadari bahwa Anda akan menyambut baik berita ini di depan umum, saya meminta Anda menahan tanggapan resmi Anda," bunyi sebuah dokumen Departemen Luar Negeri AS yang diperoleh Reuters, Jumat (8/12/2017).
Dokumen tertanggal 6 Desember itu ditujukan kepada para diplomat di Kedutaan Besar AS di Tel Aviv untuk disampaikan kepada pejabat Israel.
"Kami masih melihat reaksi terhadap berita ini di Timur Tengah dan di seluruh dunia. Kami masih menilai dampak keputusan ini terhadap fasilitas dan personil A.S. di luar negeri," bunyi dokumen itu.
Sebuah dokumen Departemen Luar Negeri kedua yang diperoleh Reuters, yang juga tertanggal 6 Desember, mengatakan bahwa agensi tersebut telah membentuk sebuah satuan tugas internal untuk melacak perkembangan di seluruh dunia menyusul keputusan AS di Yerusalem.
Pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa mereka menetapkan standar untuk membentuk satuan tugas kapan pun ada kekhawatiran tentang keamanan dan keselamatan personil pemerintah atau warga AS.
Departemen Luar Negeri tidak memiliki komentar langsung mengenai kedua dokumen tersebut.
Trump membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengakuan itu melemahkan upaya perdamaian Timur Tengah dan mengganggu teman dan lawan AS.
Dokumen pertama juga mengemukakan poin pembicaraan untuk pejabat di Konsulat Jenderal AS di Yerusalem, Kedutaan Besar AS di London, Paris, Berlin dan Roma dan misi AS ke Uni Eropa di Brussels.
Dalam pesannya untuk ibukota-ibukota Eropa, dokumen tersebut meminta para pejabat di Eropa untuk berpendapat bahwa keputusan Trump tidak bersikap final yang perlu dipaksakan oleh Israel dan Palestina dalam kesepakatan damai apapun.
"Anda berada dalam posisi kunci untuk mempengaruhi reaksi internasional terhadap pengumuman ini dan kami meminta Anda untuk memperkuat kenyataan bahwa Yerusalem masih merupakan masalah status terakhir antara orang Israel dan Palestina dan bahwa pihak-pihak tersebut harus menyelesaikan dimensi kedaulatan Israel di Yerusalem selama mereka bernegosiasi," bunyi laporan itu.
"Anda tahu bahwa ini adalah Administrasi yang unik. Itu membuat langkah berani. Tapi ini adalah langkah berani yang akan dibutuhkan jika upaya perdamaian akhirnya akan berhasil," sambungnya.
Status Yerusalem, tempat tinggal suci umat Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu hambatan terbesar untuk mencapai kesepakatan damai Israel-Palestina.
Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi dan tak terpisahkan serta menginginkan semua kedutaan besar berbasis di sana. Warga Palestina menginginkan ibu kota negara merdeka mereka berada di sektor timur kota itu, yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah pada 1967 dan dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui secara internasional.
(ian)
