Iran Minta BRICS Sebut Israel Negara Teroris karena Kejahatan Perang di Gaza
Rabu, 22 November 2023 - 08:42 WIB
loading...
Presiden Iran Ebrahim Raisi meminta negara-negara BRICS untuk menunjuk pemerintah Israel dan militernya sebagai organisasi teroris atas dugaan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina di Gaza. Foto/REUTERS
A
A
A
GAZA - Presiden Iran Ebrahim Raisi meminta negara-negara BRICS untuk menunjuk pemerintah Israel dan militernya sebagai organisasi teroris atas dugaan kejahatan perang mereka terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Dia mengajukan permintaan tersebut pada Pertemuan Gabungan Luar Biasa tentang Situasi Timur Tengah yang diadakan secara online pada hari Selasa.
Iran, yang secara resmi menjadi anggota BRICS pada bulan Januari, telah meminta diadakannya pertemuan darurat untuk membahas perang Israel melawan Hamas di Gaza.
Baca Juga: Menlu Retno: Alasan Israel Serang Gaza Bukan Membela Diri karena Zionis Penjajah
Raisi mendesak anggota BRICS untuk menggunakan pengaruhnya guna mematahkan pengepungan Israel atas Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman.
“Rezim palsu ini harus diakui sebagai rezim teroris dan tentaranya dianggap sebagai organisasi teroris,” kata Raisi, sambil memohon kepada anggota blok tersebut untuk mengakui hak negara Palestina untuk membela diri sambil memutuskan hubungan dengan Tel Aviv.
“Sehubungan dengan kejahatan yang terus-menerus [dilakukan] dan sifat rasis oleh rezim palsu Israel, negara-negara bebas [di dunia] mengharapkan semua pemerintah terutama negara-negara anggota BRICS untuk segera mengangkat isu pemutusan hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Israel sebagai agenda utama,” lanjut Raisi, seperti dikutip RT, Rabu (22/11/2023).
Presiden Iran juga menyarankan negara-negara BRICS membuka penyelidikan atas dugaan penggunaan bos fosfor putih ilegal dan senjata terlarang lainnya oleh Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza.
Iran, kata Raisi, akan mendukung upaya bersama Afrika Selatan–yang diajukan bersama empat negara lainnya pada hari Jumat di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC)–untuk menyelidiki apakah kejahatan perang telah dilakukan di Gaza.
Namun, dia berpendapat bahwa pengajuan tersebut juga harus membuat Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak yang dilakukan militer Israel di Gaza.
Israel telah membunuh lebih dari 14.000 warga Palestina di Gaza sejak menyatakan perang terhadap Hamas bulan lalu, termasuk sedikitnya 5.600 anak-anak, menurut pejabat kesehatan Palestina di Gaza.
Setidaknya 6.000 lebih penduduk daerah kantong Palestina tersebut dinyatakan hilang.
Israel menganggap pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap wilayah yang diblokade tersebut sebagai respons yang dibenarkan terhadap serangan mendadak lintas batas Hamas, yang menyebabkan 1.200 warga Israel tewas pada 7 Oktober.
Para pemimpin negara-negara anggota BRICS dan anggota baru; Arab Saudi, Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab menghadiri pertemuan puncak virtual hari Selasa yang diselenggarakan oleh Afrika Selatan.
Meskipun para peserta diperkirakan akan mempublikasikan deklarasi bersama mengenai konflik Israel-Hamas, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa para diplomat belum punya waktu untuk menyusun pernyataan tersebut.
Sebaliknya, sebagian besar negara memilih untuk mengeluarkan pernyataan individual, dan sebagian besar menyerukan bentuk gencatan senjata.
Dia mengajukan permintaan tersebut pada Pertemuan Gabungan Luar Biasa tentang Situasi Timur Tengah yang diadakan secara online pada hari Selasa.
Iran, yang secara resmi menjadi anggota BRICS pada bulan Januari, telah meminta diadakannya pertemuan darurat untuk membahas perang Israel melawan Hamas di Gaza.
Baca Juga: Menlu Retno: Alasan Israel Serang Gaza Bukan Membela Diri karena Zionis Penjajah
Raisi mendesak anggota BRICS untuk menggunakan pengaruhnya guna mematahkan pengepungan Israel atas Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman.
“Rezim palsu ini harus diakui sebagai rezim teroris dan tentaranya dianggap sebagai organisasi teroris,” kata Raisi, sambil memohon kepada anggota blok tersebut untuk mengakui hak negara Palestina untuk membela diri sambil memutuskan hubungan dengan Tel Aviv.
“Sehubungan dengan kejahatan yang terus-menerus [dilakukan] dan sifat rasis oleh rezim palsu Israel, negara-negara bebas [di dunia] mengharapkan semua pemerintah terutama negara-negara anggota BRICS untuk segera mengangkat isu pemutusan hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan Israel sebagai agenda utama,” lanjut Raisi, seperti dikutip RT, Rabu (22/11/2023).
Presiden Iran juga menyarankan negara-negara BRICS membuka penyelidikan atas dugaan penggunaan bos fosfor putih ilegal dan senjata terlarang lainnya oleh Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza.
Iran, kata Raisi, akan mendukung upaya bersama Afrika Selatan–yang diajukan bersama empat negara lainnya pada hari Jumat di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC)–untuk menyelidiki apakah kejahatan perang telah dilakukan di Gaza.
Namun, dia berpendapat bahwa pengajuan tersebut juga harus membuat Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak yang dilakukan militer Israel di Gaza.
Israel telah membunuh lebih dari 14.000 warga Palestina di Gaza sejak menyatakan perang terhadap Hamas bulan lalu, termasuk sedikitnya 5.600 anak-anak, menurut pejabat kesehatan Palestina di Gaza.
Setidaknya 6.000 lebih penduduk daerah kantong Palestina tersebut dinyatakan hilang.
Israel menganggap pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap wilayah yang diblokade tersebut sebagai respons yang dibenarkan terhadap serangan mendadak lintas batas Hamas, yang menyebabkan 1.200 warga Israel tewas pada 7 Oktober.
Para pemimpin negara-negara anggota BRICS dan anggota baru; Arab Saudi, Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab menghadiri pertemuan puncak virtual hari Selasa yang diselenggarakan oleh Afrika Selatan.
Meskipun para peserta diperkirakan akan mempublikasikan deklarasi bersama mengenai konflik Israel-Hamas, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa para diplomat belum punya waktu untuk menyusun pernyataan tersebut.
Sebaliknya, sebagian besar negara memilih untuk mengeluarkan pernyataan individual, dan sebagian besar menyerukan bentuk gencatan senjata.
(mas)
Lihat Juga :
