Menteri Pertahanan AS Peringatkan Ancaman Malapetaka Korut
Sabtu, 28 Oktober 2017 - 07:04 WIB
Menteri Pertahanan AS Peringatkan Ancaman Malapetaka Korut
A
A
A
SEOUL - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis mengatakan bahwa Korea Utara (Korut) telah memperbudak rakyatnya untuk membangun program nuklirnya. Korut telah membelenggu rakyatnya untuk mengancam dunia dengan malapetaka.
Ia mengatakan bahwa pemerintah AS akan melakukan "semua yang kita bisa" untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung dengan Korut. Namun ia mencatat bahwa aksi provokasi terus berlanjut meskipun Pyongyang telah menerima hukuman dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Korea Utara adalah rezim yang menindas yang membelenggu rakyatnya, menolak kebebasan, kesejahteraan, dan martabat manusia dalam mengejar senjata nuklir, dan sarana penyampaian mereka untuk mengancam orang lain dengan malapetaka," kata Mattis, seperti dikutip dari Independent, Sabtu (28/10/2017).
Mattis mencatat dalam kunjungannya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) bahwa upaya diplomasi mereka didukung oleh militer AS yang kuat.
Baca juga:
Berdiri di DMZ Korea, Menhan AS: Tujuan Kami Bukan Perang
"Kami melakukan semua yang kami bisa untuk memecahkan masalah ini secara diplomatis - semua yang kami bisa," katanya kepada tentara di Korea Selatan (Korsel) setelah turun dari helikopter Black Hawk yang telah menerbangkannya ke DMZ, yang terletak 25 mil sebelah utara dari pusat kota Seoul.
"Akhirnya, diplomat kita harus didukung oleh tentara dan pelaut yang kuat, awak kapal dan Marinir. Jadi mereka berbicara dari posisi kekuatan, kekuatan gabungan, kekuatan aliansi, bahu-membahu," tambahnya.
Ketegangan antara Washington dan Pyongyang telah meningkat sejak Presiden Donald Trump dilantik pada awal tahun ini, karena Korut telah berulang kali menguji rudal yang mereka katakan bisa mencapai daratan AS. Korut juga telah menguji kemampuan nuklir mereka.
Trump telah memimpin masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Korut atas pengujian dan pengembangan tersebut, bahkan menarik dukungan untuk sanksi dari China.
Mattis akan bergabung dengan ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford, akhir pekan ini untuk melakukan konsultasi tahunan dengan pejabat pertahanan Korsel.
Ia mengatakan bahwa pemerintah AS akan melakukan "semua yang kita bisa" untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung dengan Korut. Namun ia mencatat bahwa aksi provokasi terus berlanjut meskipun Pyongyang telah menerima hukuman dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Korea Utara adalah rezim yang menindas yang membelenggu rakyatnya, menolak kebebasan, kesejahteraan, dan martabat manusia dalam mengejar senjata nuklir, dan sarana penyampaian mereka untuk mengancam orang lain dengan malapetaka," kata Mattis, seperti dikutip dari Independent, Sabtu (28/10/2017).
Mattis mencatat dalam kunjungannya ke Zona Demiliterisasi (DMZ) bahwa upaya diplomasi mereka didukung oleh militer AS yang kuat.
Baca juga:
Berdiri di DMZ Korea, Menhan AS: Tujuan Kami Bukan Perang
"Kami melakukan semua yang kami bisa untuk memecahkan masalah ini secara diplomatis - semua yang kami bisa," katanya kepada tentara di Korea Selatan (Korsel) setelah turun dari helikopter Black Hawk yang telah menerbangkannya ke DMZ, yang terletak 25 mil sebelah utara dari pusat kota Seoul.
"Akhirnya, diplomat kita harus didukung oleh tentara dan pelaut yang kuat, awak kapal dan Marinir. Jadi mereka berbicara dari posisi kekuatan, kekuatan gabungan, kekuatan aliansi, bahu-membahu," tambahnya.
Ketegangan antara Washington dan Pyongyang telah meningkat sejak Presiden Donald Trump dilantik pada awal tahun ini, karena Korut telah berulang kali menguji rudal yang mereka katakan bisa mencapai daratan AS. Korut juga telah menguji kemampuan nuklir mereka.
Trump telah memimpin masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada Korut atas pengujian dan pengembangan tersebut, bahkan menarik dukungan untuk sanksi dari China.
Mattis akan bergabung dengan ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford, akhir pekan ini untuk melakukan konsultasi tahunan dengan pejabat pertahanan Korsel.
(ian)
