Trump Batal Cabut Kesepakatan Nuklir Iran

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memilih untuk tidak jadi mencabut kesepakatan nuklir dengan Iran. Namun, ia meminta Kongres untuk memperkuat persyaratannya.

Sekretaris negara AS, Rex Tillerson mengkonfirmasi bahwa kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA akan tetap dipertahankan. Namun secara formal Trump tidak menyetujui kesepakatan tersebut, berdasarkan Undang-Undang Tinjauan Perjanjian Nuklir Iran (INARA), terkait alasan Iran mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut lebih dari AS.

"Maksudnya adalah kita akan bertahan di JCPOA, tapi presiden akan menolak kesepakatan itu di bawah INARA," kata Tillerson.

"Jadi, itulah yang diminta oleh presiden - apakah kita memasukkan lebih banyak persyaratan ke dalam kewajiban yang harus dilakukan Iran untuk mendapatkan semua bantuan sanksi dan manfaat yang diterimanya. Atau mari kita lupakan semuanya dan kita akan pergi dan kita akan mulai dari awal," terang Tillerson seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (13/10/2017).

Trump sendiri akan menyampaikan pidato terkait hal ini. Menurut Tillerson, setelah pidato resmi dari Trump, Kongres akan memiliki tiga alternatif. Pertama menjatuhkan kembali sanksi yang diberikan oleh AS dan negara lain yang ditangguhkan berdasarkan JCPOA sebagai imbalan atas penerimaan Iran terhadap pembatasan ketat pada program nuklirnya. Atau Kongres tidak bisa berbuat apa-apa, dan kesepakatan akan terus berfungsi seperti sebelumnya.

Opsi ketiga, yang direkomendasikan oleh pemerintah, adalah menulis ulang undang-undang INARA untuk menetapkan kondisi di mana sanksi AS secara otomatis akan dijatuhkan kembali, dan AS dengan demikian akan meninggalkan JCPOA, tanpa perdebatan lebih lanjut.

"Mari ambil INARA dan ubah INARA untuk menempatkan beberapa titik pemicu yang sangat kuat bahwa jika Iran melintasi titik pemicu ini, sanksi secara otomatis akan kembali ke tempatnya," tegas Tillerson.

Sebelumnya, Trump dikabarkan akan mengumumkan Garda Revolusi Iran atau IRGC sebagai kelompok teroris. Namun Tillerson mengatakan bahwa diputuskan hal itu tidak dapat dilakukan untuk organisasi yang begitu luas, terutama karena pasukan AS dan IRGC menemukan diri mereka berada di dekat Suriah.

"Ada beberapa risiko dan kompleksitas tertentu untuk menunjuk seluruh tentara, sehingga untuk berbicara, tentang sebuah negara di mana hal itu kemudian menempatkan persyaratan tertentu di mana kita bertemu satu sama lain di medan perang yang menurut kita tidak sesuai dan tidak perlu untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan tindakan militer kita," kata Tillerson.

"Jadi sanksinya adalah sekitar mendapatkan struktur pembiayaan itu sendiri dan mendapatkan individu tertentu dan menghukum orang-orang yang mendukung aktivitas semacam ini," tukasnya.