Nepal Bertindak Keras terhadap TikTok dari China, Soroti Konten Kebencian dan Berbahaya
loading...
Nepal telah mengambil tindakan tegas terhadap platform media sosial populer China, TikTok, terkait maraknya konten tidak pantas dan berbahaya. Foto/REUTERS
A
A
A
KATHMANDU - Kementerian Dalam Negeri Nepal telah mengambil tindakan tegas terhadap platform media sosial populer China, TikTok, dalam upaya menjaga keharmonisan sosial negara dan melindungi kepentingan nasionalnya.
Dalam pernyataan yang dirilis pada 5 November lalu, Pemerintah Nepal menyoroti meningkatnya kekhawatiran seputar penyalahgunaan TikTok dan dampak negatif terhadap individu serta masyarakat secara keseluruhan.
TikTok, seperti banyak jejaring sosial lainnya, tidak diragukan lagi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, yang memainkan peran penting dalam interaksi pribadi dan sosial.
Namun penyalahgunaan TikTok—khususnya dalam bentuk konten tidak pantas dan berbahaya—semakin meningkat, sehingga menimbulkan konsekuensi serius yang mencakup rusaknya reputasi, mengganggu perdamaian dan keamanan, merusak kerukunan etnis, bahasa, dan agama, serta berdampak negatif pada persatuan nasional di Nepal.
Untuk mengatasi permasalahan mendesak ini, lembaga pemerintah, termasuk Biro Siber Kepolisian Nepal, baru-baru ini bertemu dengan perwakilan dari kantor TikTok di gedung Kementerian Dalam Negeri Singapura.
Mengutip dari Epardafas.com, Rabu (8/11/2023), diskusi melibatkan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan badan keamanan Singapura serta perwakilan internasional TikTok.
Tujuan utama pertemuan tersebut adalah merancang strategi untuk secara otomatis menghapus konten ilegal dan tidak pantas untuk dipublikasikan dan disebarluaskan di platform, dan untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Sebagai hasil dari pertimbangan ini, sebuah rencana komprehensif telah disusun untuk mengidentifikasi dan menghapus konten serta aktivitas yang mengganggu keharmonisan sosial, mendorong kebencian dan permusuhan, tidak memanusiakan individu atau kelompok tertentu, merusak kerukunan beragama dan sosial, serta melibatkan konten cabul.
Tindakan hukum akan dilakukan terhadap para pelaku kegiatan tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran di masa depan.
Pemerintah Nepal dalam pernyataannya telah menyampaikan permohonan mendesak kepada semua warga negara, mendesak mereka untuk berkontribusi pada inisiatif ini dengan hanya membagikan konten sah dan mendidik yang tidak mengganggu keharmonisan sosial. Dengan melakukan hal ini, warga Nepal dapat memainkan peran penting dalam menghindari potensi konsekuensi hukum jika terlibat dalam aktivitas ilegal di platform TikTok.
Langkah Pemerintah Nepal ini menandakan komitmen kuat untuk melindungi tatanan sosial negara dan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Masih harus dilihat bagaimana pendekatan proaktif ini dapat berdampak pada penggunaan dan regulasi media sosial di Nepal.
Namun tidak dapat disangkal bahwa hal ini merupakan langkah signifikan dalam menjaga keharmonisan sosial dan menjaga kepentingan nasional di negara tersebut.
Dalam pernyataan yang dirilis pada 5 November lalu, Pemerintah Nepal menyoroti meningkatnya kekhawatiran seputar penyalahgunaan TikTok dan dampak negatif terhadap individu serta masyarakat secara keseluruhan.
TikTok, seperti banyak jejaring sosial lainnya, tidak diragukan lagi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, yang memainkan peran penting dalam interaksi pribadi dan sosial.
Namun penyalahgunaan TikTok—khususnya dalam bentuk konten tidak pantas dan berbahaya—semakin meningkat, sehingga menimbulkan konsekuensi serius yang mencakup rusaknya reputasi, mengganggu perdamaian dan keamanan, merusak kerukunan etnis, bahasa, dan agama, serta berdampak negatif pada persatuan nasional di Nepal.
Untuk mengatasi permasalahan mendesak ini, lembaga pemerintah, termasuk Biro Siber Kepolisian Nepal, baru-baru ini bertemu dengan perwakilan dari kantor TikTok di gedung Kementerian Dalam Negeri Singapura.
Mengutip dari Epardafas.com, Rabu (8/11/2023), diskusi melibatkan pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan badan keamanan Singapura serta perwakilan internasional TikTok.
Tujuan utama pertemuan tersebut adalah merancang strategi untuk secara otomatis menghapus konten ilegal dan tidak pantas untuk dipublikasikan dan disebarluaskan di platform, dan untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Sebagai hasil dari pertimbangan ini, sebuah rencana komprehensif telah disusun untuk mengidentifikasi dan menghapus konten serta aktivitas yang mengganggu keharmonisan sosial, mendorong kebencian dan permusuhan, tidak memanusiakan individu atau kelompok tertentu, merusak kerukunan beragama dan sosial, serta melibatkan konten cabul.
Tindakan hukum akan dilakukan terhadap para pelaku kegiatan tersebut untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran di masa depan.
Pemerintah Nepal dalam pernyataannya telah menyampaikan permohonan mendesak kepada semua warga negara, mendesak mereka untuk berkontribusi pada inisiatif ini dengan hanya membagikan konten sah dan mendidik yang tidak mengganggu keharmonisan sosial. Dengan melakukan hal ini, warga Nepal dapat memainkan peran penting dalam menghindari potensi konsekuensi hukum jika terlibat dalam aktivitas ilegal di platform TikTok.
Langkah Pemerintah Nepal ini menandakan komitmen kuat untuk melindungi tatanan sosial negara dan menjunjung tinggi nilai-nilainya. Masih harus dilihat bagaimana pendekatan proaktif ini dapat berdampak pada penggunaan dan regulasi media sosial di Nepal.
Namun tidak dapat disangkal bahwa hal ini merupakan langkah signifikan dalam menjaga keharmonisan sosial dan menjaga kepentingan nasional di negara tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
