Negara Ini Jadi Anggota NATO Pertama yang Menarik Dubesnya dari Israel
loading...
Turki menjadi negara anggota NATO pertama yang menarik dubesnya dari Israel sebagai respons serangan membabi buta ke Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
A
A
A
ANKARA - Turki menjadi anggota pertama dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang menarik duta besarnya untuk Israel . Itu dilakukan di tengah gejolak konflik yang sedang berlangsung antara negara Zionis itu melawan Hamas .
Menurut The Jerusalem Post, pada hari Sabtu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negaranya akan memanggil kembali duta besarnya untuk Israel, Sakir Ozkan Torunlar, untuk berkonsultasi.
Selain penarikan kembali Torunlar, Erdogan juga mengatakan dalam pernyataannya pada hari Sabtu bahwa, setelah konflik antara Israel dan Hamas berlalu, wilayah Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina yang berdaulat.
Dia juga menyatakan bahwa Turki akan menentang rencana Israel yang, dalam pandangannya, akan mendorong penghapusan warga Palestina secara bertahap dari sejarah.
"Penarikan tersebut dilakukan mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza yang disebabkan oleh serangan terus-menerus oleh Israel terhadap warga sipil, dan penolakan Israel terhadap seruan gencatan senjata dan aliran bantuan kemanusiaan yang terus menerus dan tanpa hambatan," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Newsweek, Minggu (5/11/2023).
Turki adalah negara terbaru dari sejumlah negara yang menarik duta besar mereka untuk Israel, mengikuti jejak Honduras, Bahrain, Chile, Kolombia, dan Yordania. Keputusan ini diambil setelah Bolivia menjadi negara pertama yang sepenuhnya memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena perlakuannya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Sebagai anggota lama NATO, bergabung pada tahun 1952, Turki memelihara hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan negara-negara anggota lainnya, termasuk Amerika Serikat.
Turki telah membangkitkan kemarahan para pejabat Israel sejak awal konflik, terutama sehubungan dengan pernyataan Erdogan yang menggambarkan Hamas sebagai pejuang kemerdekaan. Negara ini juga menjadi tuan rumah bagi anggota Hamas di dalam perbatasannya dan belum menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, seperti yang dilakukan sekutu NATO-nya, AS dan Inggris.
Menurut The Jerusalem Post, pada hari Sabtu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negaranya akan memanggil kembali duta besarnya untuk Israel, Sakir Ozkan Torunlar, untuk berkonsultasi.
Selain penarikan kembali Torunlar, Erdogan juga mengatakan dalam pernyataannya pada hari Sabtu bahwa, setelah konflik antara Israel dan Hamas berlalu, wilayah Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina yang berdaulat.
Dia juga menyatakan bahwa Turki akan menentang rencana Israel yang, dalam pandangannya, akan mendorong penghapusan warga Palestina secara bertahap dari sejarah.
"Penarikan tersebut dilakukan mengingat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza yang disebabkan oleh serangan terus-menerus oleh Israel terhadap warga sipil, dan penolakan Israel terhadap seruan gencatan senjata dan aliran bantuan kemanusiaan yang terus menerus dan tanpa hambatan," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Newsweek, Minggu (5/11/2023).
Turki adalah negara terbaru dari sejumlah negara yang menarik duta besar mereka untuk Israel, mengikuti jejak Honduras, Bahrain, Chile, Kolombia, dan Yordania. Keputusan ini diambil setelah Bolivia menjadi negara pertama yang sepenuhnya memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena perlakuannya terhadap warga Palestina di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Sebagai anggota lama NATO, bergabung pada tahun 1952, Turki memelihara hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan negara-negara anggota lainnya, termasuk Amerika Serikat.
Turki telah membangkitkan kemarahan para pejabat Israel sejak awal konflik, terutama sehubungan dengan pernyataan Erdogan yang menggambarkan Hamas sebagai pejuang kemerdekaan. Negara ini juga menjadi tuan rumah bagi anggota Hamas di dalam perbatasannya dan belum menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, seperti yang dilakukan sekutu NATO-nya, AS dan Inggris.
Lihat Juga :
