Israel Disebut akan Sahkan UU yang Izinkan Aparat Negara Bunuh Warganya Sendiri

TEL AVIV - Pemerintah Israel akan mengizinkan polisi menggunakan tembakan peluru tajam terhadap warga Israel yang berunjuk rasa dengan memblokir jalan atau pintu masuk ke kota-kota selama “perang multi-front” yang dilancarkan negara tersebut.

Kabar itu berdasarkan laporan lembaga penyiaran publik Kan.

“Berdasarkan aturan baru, polisi hanya memerlukan izin dari perwira senior sebelum melakukan penembakan untuk membunuh,” ungkap lembaga penyiaran tersebut pada Kamis (26/10/2023).

“Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara telah setuju mempercepat Undang-undang (UU) tersebut, yang mungkin akan diperkenalkan secepatnya pada Minggu,” papar laporan itu.

Pelonggaran aturan tembakan peluru tajam diusulkan oleh Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir bahkan sebelum serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.400 orang Israel.

Ben Gvir mengatakan kepada Kan pada awal Oktober bahwa dia “tidak malu untuk bertindak, untuk memudahkan petugas polisi kami menembak orang-orang yang mengancam mereka.”

Menurut menteri Israel itu, mengubah peraturan adalah “sangat penting” karena akan melindungi petugas dan memungkinkan mereka menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Kan sebelumnya melaporkan pimpinan polisi dan Kementerian Keamanan Nasional khawatir warga Israel keturunan Arab dapat memblokir konvoi tentara jika terjadi peningkatan serangan militer terhadap Palestina atau dengan kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon.



Orang Arab merupakan 21% dari total populasi Israel yang berjumlah 9,8 juta jiwa, menurut data pemerintah.