PM Anwar Ibrahim: Dampak Inisiatif Arab Saudi dalam Konflik Palestina Sangat Besar

Anwar mengatakan Malaysia sepenuhnya mendukung upaya Arab Saudi dan GCC untuk mengakhiri pertempuran dan mencegah pecahnya perang yang lebih luas.

Pernyataan Putra Mahkota Mohammed bin Salman merupakan bagian dari permohonan kolektif yang lebih luas dari para pemimpin KTT, yang mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menerapkan gencatan senjata permanen dan mengutuk serangan terhadap penduduk sipil Gaza.

Konferensi ini lebih lanjut menekankan perlunya mematuhi hukum humaniter internasional, khususnya prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang, dan pada saat yang sama juga mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan, pasokan bantuan dan kebutuhan serta layanan penting lainnya yang sangat dibutuhkan Gaza.

Lebih jauh lagi, mereka mendesak pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera dan tahanan sipil, terutama perempuan, anak-anak, orang sakit dan orang lanjut usia.

Saat berpidato di KTT tersebut dalam perannya sebagai koordinator negara, Anwar menegaskan kembali keinginan putra mahkota Saudi untuk melihat solusi dua negara berdasarkan perbatasan bersejarah dalam batas-batas tahun 1967.

Beliau menyerukan semua negara untuk bersatu mencari solusi jangka panjang dan adil untuk mencegah situasi ini menjadi “krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang dapat meluas menjadi konflik regional dan bahkan global.

“Warga Palestina harus dikembalikan tanah, rumah, dan propertinya,” kata Anwar. “Mereka harus dibiarkan hidup damai dan bermartabat di negara berdaulat mereka sendiri di perbatasan yang diakui secara internasional, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

Meskipun konflik Israel-Hamas membayangi KTT tersebut, para pemimpin kedua blok juga mengadopsi peta jalan, Kerangka Kerja Sama 2024-2028, yang mencakup pertanian dan ketahanan pangan, perbankan dan jasa keuangan, konektivitas, kontraterorisme, energi, pariwisata, perdagangan dan investasi, serta budaya, pendidikan, dan informasi. Mereka juga sepakat untuk menjajaki strategi bersama mengenai kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.