Mengapa Fatah Tidak Ikut Membantu Hamas? dari Perbedaan Ideologi hingga Rivalitas Gerakan
loading...
A
A
A
“Orang-orang Arab pada dasarnya membantu memaksa Fatah untuk setuju mengambil jalur diplomatik, setelah mereka diusir dari Beirut,” Nashat al-Aqtash, seorang analis politik yang berbasis di Tepi Barat, mengatakan kepada Al Jazeera.
Pada tahun 1990-an, PLO yang dipimpin Fatah secara resmi meninggalkan perlawanan bersenjata dan mendukung Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan pembangunan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 (Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza), berdampingan dengan negara Israel.
PLO kemudian menandatangani Perjanjian Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina, atau Otoritas Palestina, sebuah badan pemerintahan mandiri sementara yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Palestina merdeka.
Hamas adalah singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya, atau Gerakan Perlawanan Islam. Kata Hamas berarti semangat.
Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada tahun 1987 oleh imam Sheikh Ahmed Yasin dan ajudannya Abdul Aziz al-Rantissi tak lama setelah dimulainya Intifada pertama, atau pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Gerakan ini dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer, Brigade Izz al-Din al-Qassam, untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina yang bersejarah. Mereka juga memberikan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban penjajahan Israel.
Hamas mendefinisikan dirinya sebagai “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam Palestina”, dengan menggunakan Islam sebagai kerangka acuannya.
Pada tahun 2017, Hamas mengeluarkan dokumen politik yang secara efektif mengklaim memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan mengatakan mereka akan menerima negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan kembalinya pengungsi Palestina.
Meskipun tindakan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan loyalisnya bahwa mereka telah menyerah terhadap perjuangan Palestina, Hamas menambahkan klausul berikut:
“Hamas menolak segala alternatif terhadap pembebasan penuh dan menyeluruh Palestina, dari sungai hingga laut” namun menganggap pembentukan negara Palestina yang berdaulat di perbatasan tahun 1967 “menjadi formula konsensus nasional”.
Pada tahun 1990-an, PLO yang dipimpin Fatah secara resmi meninggalkan perlawanan bersenjata dan mendukung Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan pembangunan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 (Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza), berdampingan dengan negara Israel.
PLO kemudian menandatangani Perjanjian Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina, atau Otoritas Palestina, sebuah badan pemerintahan mandiri sementara yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Palestina merdeka.
Hamas adalah singkatan dari Harakat al-Muqawamah al-Islamiyya, atau Gerakan Perlawanan Islam. Kata Hamas berarti semangat.
Gerakan Hamas didirikan di Gaza pada tahun 1987 oleh imam Sheikh Ahmed Yasin dan ajudannya Abdul Aziz al-Rantissi tak lama setelah dimulainya Intifada pertama, atau pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Gerakan ini dimulai sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir dan membentuk sayap militer, Brigade Izz al-Din al-Qassam, untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan Israel dengan tujuan membebaskan Palestina yang bersejarah. Mereka juga memberikan program kesejahteraan sosial kepada warga Palestina yang menjadi korban penjajahan Israel.
Hamas mendefinisikan dirinya sebagai “gerakan pembebasan dan perlawanan nasional Islam Palestina”, dengan menggunakan Islam sebagai kerangka acuannya.
Pada tahun 2017, Hamas mengeluarkan dokumen politik yang secara efektif mengklaim memutuskan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin dan mengatakan mereka akan menerima negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan kembalinya pengungsi Palestina.
Meskipun tindakan tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan loyalisnya bahwa mereka telah menyerah terhadap perjuangan Palestina, Hamas menambahkan klausul berikut:
“Hamas menolak segala alternatif terhadap pembebasan penuh dan menyeluruh Palestina, dari sungai hingga laut” namun menganggap pembentukan negara Palestina yang berdaulat di perbatasan tahun 1967 “menjadi formula konsensus nasional”.
Lihat Juga :
