Arab Saudi Dilaporkan Bersedia Tolak Palestina demi Kesepakatan Pertahanan AS

RIYADH - Arab Saudi bertekad untuk mencapai kesepakatan militer dengan Amerika Serikat (AS) yang mengharuskan Washington untuk membela kerajaan tersebut sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel . Hal itu diungkapkan tiga sumber yang mengetahui perundingan tersebut.

"Riyadh tidak akan menunda kesepakatan bahkan jika Israel tidak menawarkan konsesi besar kepada Palestina dalam upaya mereka untuk menjadi negara," kata sumber tersebut seperti dikutip dari The New Arab, Sabtu (30/9/2023).

Sebuah pakta mungkin tidak memenuhi jaminan pertahanan ala NATO yang awalnya diinginkan Arab Saudi ketika masalah ini pertama kali dibahas antara Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dan Joe Biden selama kunjungan presiden AS itu ke Kerajaan Teluk pada Juli 2022.

Sebaliknya, sumber AS mengatakan perjanjian tersebut mungkin terlihat seperti perjanjian yang dibuat Washington dengan negara-negara Asia atau, jika perjanjian tersebut tidak mendapat persetujuan Kongres AS, perjanjian tersebut bisa jadi serupa dengan perjanjian AS dengan Bahrain, tempat Armada Kelima Angkatan Laut AS berpangkalan. Perjanjian semacam itu tidak memerlukan dukungan kongres.

"Washington juga dapat mempermanis kesepakatan apa pun dengan menunjuk Arab Saudi sebagai Sekutu Utama Non-NATO, sebuah status yang sudah diberikan kepada Israel," kata sumber AS.

Namun semua sumber mengatakan Arab Saudi tidak akan menerima jaminan perlindungan AS yang kurang mengikat jika menghadapi serangan, seperti serangan rudal pada 14 September 2019 di lokasi minyaknya yang mengguncang pasar dunia.

Riyadh dan Washington menyalahkan Iran, saingan regional kerajaan tersebut, atas serangan itu meskipun Teheran membantah berperan dalam hal ini.

Seorang pejabat AS, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah ini, mengatakan bahwa parameter pakta pertahanan masih dalam tahap pembahasan, dan menambahkan bahwa apa yang sedang dibahas bukanlah aliansi perjanjian atau semacamnya.



"Ini akan menjadi pemahaman pertahanan bersama, bukan perjanjian penuh,” katanya.