Utang Gila-gilaan yang Membuat Ghana Jadi Negara Bangkrut

Penyebab krisis di Ghana ini adalah pemerintahan Presiden Nana Akufo Ado meminjam banyak uang dari pemberi pinjaman internasional dan dalam negeri untuk melaksanakan program-programnya, membayar utang yang besar kepada produsen listrik independen, dan menutupi kekurangan pendapatan dari penghapusan dan pengurangan 18 pajak dan retribusi.

Bahaya sebenarnya saat ini adalah Ghana kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemberi pinjaman internasional ketika Obligasi Ghana jatuh tempo pada Mei 2024.

Situasi mengerikan dan risiko kebangkrutan ini tidak hanya dihadapi oleh Ghana, tetapi juga negara lain seperti Tunisia, Zambia, Kenya, dan Mesir.

Benang merah yang menjadi penyebab utama krisis ini di semua negara yang hampir bangkrut adalah pinjaman berlebihan yang dilakukan pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek publik dan kurangnya penghematan dalam pengeluaran pemerintah yang dalam banyak kasus dilakukan oleh ketidakdisiplinan keuangan dan korupsi terang-terangan di pemerintahan.

Apa yang Terjadi Jika Negara Bangkrut?

Bagi masyarakat awam, gagal bayar berarti biaya pangan yang lebih tinggi yang disebabkan oleh inflasi, karena pemerintah mencetak uang untuk menutupi biaya tersebut.

Hal ini berarti akan terjadi peningkatan pengangguran karena dunia usaha dan lembaga pemerintah mengurangi pengeluaran.

Hal ini berarti berkurangnya penyediaan layanan penting oleh pemerintah seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

Semua itu tentunya akan meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, karena pemerintah tidak memiliki banyak kebebasan untuk menyatakan suatu negara bangkrut karena kesulitan keuangan yang sedang dihadapi.

Sebenarnya suatu negara tidak bisa begitu saja menyatakan kebangkrutan seperti yang mungkin dilakukan oleh perusahaan swasta.

Sebaliknya, ketika pemerintah dihadapkan pada situasi kebangkrutan atau tidak mampu memenuhi kewajiban utang luar negeri dan dalam negeri, yang dilakukan pemerintah adalah memulai proses restrukturisasi, yaitu menegosiasikan ulang persyaratan kontrak utang dengan seluruh krediturnya, kadang individu, kadang berkelompok.