8 Bukti Prancis Kehilangan Pengaruh Neokolonialisme di Afrika

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron memanggil kembali duta besar, staf diplomatik, dan pasukan dari Niger. Apa dampak kemunduran politik Macron bagi citra internasional Prancis?

Duta Besar Prancis untuk Niamey, serta seluruh staf kedutaan, akan kembali ke Prancis dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, Emmanuel Macron mengumumkan pada hari Minggu. Dia menambahkan bahwa kontingen militer Perancis akan meninggalkan Niger pada akhir tahun ini.

Menyusul pengambilalihan militer di Niger pada tanggal 26 Juli, pemerintah de facto negara tersebut menuntut diplomat dan tentara Prancis meninggalkan negara Afrika Barat tersebut. Meskipun demikian, Istana Elysee menolak tuntutan tersebut, dan mengklaim bahwa mereka akan menarik diri hanya jika Presiden Niger yang digulingkan, Mohamed Bazoum, memintanya. Namun, pada 24 September, Macron menyerah.

Berikut adalah 8 bukti bahwa neokolonialisme Prancis di Afrika sudah memudar.

1. Kejayaan Neokolonial Prancis Berakhir

Foto/Reuters

“Prancis bersembunyi di belakang Presiden Bazoum adalah sebuah lelucon untuk menutupi akhir dari kerajaan neokolonial Prancis di Afrika,” kata Paolo Raffone, seorang analis strategis dan direktur Yayasan CIPI di Brussels, mengatakan kepada Sputnik.

“Peristiwa yang dipimpin oleh militer telah mengubah pemerintahan di banyak negara di kawasan Sahel, meskipun logika dalam negeri masing-masing berbeda, namun memiliki keinginan yang sama dan didukung secara luas untuk mengakhiri ‘mandat’ Prancis secara de facto.”

2. Rusia dan China Berebut Pengaruh di Afrika

Foto/Reuters

Meskipun negara-negara Sahel telah dibebaskan pada abad ke-20, banyak dari negara-negara tersebut masih dikuasai oleh bekas penjajah mereka selama era Perang Dingin dan seterusnya.

“Untuk mencegah masuknya Soviet dan Tiongkok, 'Francafrique' diciptakan dengan Niger dan Chad sebagai landasannya, dengan Perancis diberi mandat untuk mempertahankan wilayah tersebut di blok Barat sebagai imbalan atas kelanjutan pemerintahan neokolonial, demokratisasi dan pembangunan palsu, serta eksploitasi sumber daya yang terus-menerus," jelas Raffone.

Kemudian, setelah intervensi NATO di Libya pada tahun 2011, yang membuat Afrika Utara tidak stabil dan membuka pintu bagi para ekstremis dan teroris dari segala kalangan, “Prancis dan Amerika telah merangkum wilayah tersebut dalam logika ‘anti-terorisme’ (anti-jihadisme). juga melibatkan UE yang menutupi operasi di balik demokratisasi, hak asasi manusia, dan proses pemilu (program-program yang diakui UE gagal)," ujar Raffone.

3. Intervensi Politik Prancis Gagal

Foto/Reuters

“Pemilu Bazoum (2021) yang curang, meskipun presiden resminya demokratis, adalah upaya terakhir untuk mempertahankan status quo,” kata Raffone. “Pada tanggal 26 Juli 2023, perjanjian ini runtuh secara permanen tanpa campur tangan kekuatan asing (proses ini merupakan proses dalam negeri dengan lebih dari 70% masyarakat mendukungnya).”

Sebelumnya, Prancis terpaksa mundur dari Mali, yang pemerintahannya sangat tidak puas dengan kegagalan Operasi Barkhane anti-teror Prancis, dan bahkan menuduh Paris membantu pemberontak Tuareg dan kelompok Islamis.

Begitu pula dengan warga Burkina Faso dan Niger yang menyatakan penolakannya terhadap kehadiran pasukan Prancis. Pemerintah Prancis mengumumkan penarikan diri dari Mali pada Juni 2021, dan menyelesaikannya pada Agustus 2022. Setelah menarik diri, Paris merelokasi sebagian pasukannya ke Niger. Pada saat itu, Presiden Niger Bazoum dipandang oleh Istana Elysee sebagai sekutu setianya.

4. ECOWAS Tak Punya Nyali

Foto/Reuters

Setelah penggulingan Bazoum, Prancis berusaha mempertahankan kendali di wilayah tersebut dengan cara apa pun, mengancam dan menghina pemerintah de facto. Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) pro-Barat yang dipimpin Nigeria bahkan menyatakan akan menggunakan opsi militer untuk mengembalikan Bazoum berkuasa. Sebagai tanggapan, Mali, Burkina Faso, Niger membuat pakta militer-politik - Aliansi Negara Sahel (AES), yang menyatakan bahwa mereka akan melindungi Niamey dari intervensi.

“Prancis sendiri tidak memiliki kapasitas militer untuk mengembalikan situasi di Niger atau wilayah Sahel,” jelas Raffone. “Tiga negara – Mali, Burkina Faso, Niger – telah menandatangani pakta politik-militer untuk mencegah Perancis masuk (mungkin lebih banyak negara akan bergabung) secara de facto sehingga mengurangi relevansi ECOWAS yang berpusat di Nigeria. Menghadapi kenyataan ini, dan mempertimbangkan meningkatnya ketidakpuasan di kalangan Angkatan Darat Perancis, Presiden Macron akhirnya memutuskan untuk menarik diplomat dan militer dari Niger.

Hal ini mungkin diadopsi dalam perjanjian dengan AS yang akan mencoba mempertahankan pasukannya di Niger sambil bernegosiasi dengan Rusia dan China yang, menurut analis Amerika, akan tetap berada di sana. Hasilnya adalah Perancis keluar dari Niger dan mungkin UE akan segera keluar dari kawasan ini.

5. Prancis Jadi Negeri Kerdil

Foto/Reuters

“Hilangnya 'Francafrique' merupakan [pukulan] serius bagi prestise Perancis. Tanpa ketergantungan neokolonial di Afrika, Prancis bukan lagi sebuah 'kekuatan' tetapi salah satu negara kecil Eropa yang perlu menyelesaikan banyak masalah kohesi internalnya. dan hubungannya dengan negara-negara tetangga di Eropa. Ini adalah akhir dari 'keistimewaan' Prancis,” saran Raffone.

Ian Liebenberg, ilmuwan politik dan profesor emeritus di Universitas Namibia dan Universitas Stellenbosch di Afrika Selatan, tampaknya memiliki pendirian serupa.

“Jelas, hal ini akan berdampak negatif dalam arti bahwa hal ini merupakan indikasi bagi banyak orang di benua Afrika dan tempat lain di dunia bahwa dominasi Prancis atas Afrika Barat sedang melemah. Apakah hal ini akan memakan waktu lama atau sebentar, tidak ada yang tahu. " kata Liebenberg kepada Sputnik. "Tetapi memang benar, saya pikir citra Prancis telah terpuruk."

Seorang anggota Partai Pembaruan Demokrat dan Republik Niger, Omar Mukhtar Al-Ansari, percaya bahwa langkah Macron menandai kerugian bagi Prancis dan kemenangan bagi rakyat Niger, yang telah menuntut penarikan Prancis selama dua bulan dan mengadakan banyak protes. Berbicara di radio Sputnik Arab, ia menyatakan bahwa “pernyataan Presiden Perancis bahwa keputusan penarikan pasukan disebabkan oleh keinginan sepihak Perancis sangatlah aneh, karena sebenarnya hal ini terjadi karena tekanan dari pihak berwenang dan rakyat Niger. "

Politisi Niger tersebut menyoroti bahwa "Niger menuntut agar negara-negara lain menghormati kedaulatannya, hanya dengan cara itulah negara tersebut dapat bekerja sama di semua tingkatan dengan otoritas Niger."

6. Efek Domino Niger Terus Berlanjut

Foto/Reuters

Liebenberg tidak mengesampingkan bahwa penarikan Perancis dari Niger dapat memicu efek domino di benua tersebut.

“Ingat bahwa Afrika Barat secara geografis sangat dekat dengan Eropa dan dalam hal dominasi Perancis, dominasi ekonomi, di bawah dispensasi kolonialis baru, negara-negara ini akan kesulitan untuk keluar dari pengaruh ekonomi,” kata Liebenberg.

“Tetapi dapat dipastikan bahwa mereka akan menjajaki opsi lain dan beberapa hal yang terlintas dalam pikiran sejak hubungan antara Burkina Faso pada tahun 2016 dan [Prancis] memburuk, antara Aljazair dan [Prancis] memburuk, seperti yang diketahui di Niger dan negara-negara lain. Tampaknya negara-negara ini akan mencari pilihan lain untuk memastikan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada Perancis dalam hal ekonomi dan juga politik."

7. Krisis Dalam Negeri Prancis Picu Kontraksi

Foto/Reuters

Salah satu faktor yang mempercepat proses ini adalah kesulitan ekonomi Perancis: negara ini dilanda inflasi dan menghadapi perlambatan ekonomi seperti negara-negara lain di Zona Euro. Setelah merosot selama tiga bulan berturut-turut, inflasi di Perancis meningkat tajam pada bulan Agustus, menjadi 4,8%, dibandingkan dengan 4,3% pada bulan Juli.
“Masalahnya adalah: apa yang bisa ditawarkan Perancis kepada negara-negara Afrika?” Raffone bertanya secara retoris. Menurut Raffone, iklim politik Senegal dan Pantai Gading bisa menjadi ujian berat bagi Prancis. Namun, jika Nigeria mengikuti jejak Niger, maka kita bisa berharap seluruh Afrika Barat akan mengubah arah politiknya menjauh dari Barat, menurutnya.

8. BRICS Makin Dominan

Foto/Reuters

Sementara itu, negara-negara Afrika sedang mempertimbangkan BRICS, sekelompok negara berkembang, sebagai alternatif dalam hal investasi, dukungan politik dan ekonomi, serta peluang bisnis baru.

Kelompok ini, yang telah berkembang secara signifikan sejak pertemuan puncaknya pada bulan Agustus, kini menyumbang 37% PDB global dan total populasi berjumlah sekitar 3,7 miliar orang. BRICS 11 menawarkan model kerja sama baru, mekanisme keuangan berdasarkan mata uang nasional, dan program ketahanan pangan khusus untuk Afrika, dan masih banyak lagi manfaat lainnya.

“Jelas, ada beberapa perasaan yang relatif ramah atau perasaan hangat terhadap BRICS. Pada saat yang sama, kita dapat merujuk pada G20, dimana Uni Afrika baru-baru ini diterima sebagai anggota penuh. Semua ini mungkin berperan. Jadi ini adalah era di mana dinamika politik, kebutuhan ekonomi, krisis ekonomi di Eropa, khususnya Perancis, dan isu mengenai jalur ekonomi apa yang akan terjadi dan dengan siapa kolaborasi harus dilakukan akan memainkan peranannya. Untuk saat ini, sepertinya ada tekanan bagi Prancis untuk menarik diri dari Afrika Barat,” ungkap Liebenberg.