Berantas ISIS, Taliban Manfaatkan CCTV Peninggalan AS untuk Operasi Intelijen

Bloomberg News melaporkan pada bulan Agustus bahwa Huawei telah mencapai “kesepakatan verbal” dengan Taliban mengenai kontrak untuk memasang sistem pengawasan, mengutip seseorang yang mengetahui diskusi tersebut.

Huawei mengatakan kepada Reuters pada bulan September bahwa "tidak ada rencana yang dibahas" selama pertemuan tersebut.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan dia tidak mengetahui adanya diskusi spesifik tetapi menambahkan: “China selalu mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi di Afghanistan dan mendukung perusahaan China untuk melakukan kerja sama praktis yang relevan.”

Taliban mengungkapkan, terdapat lebih dari 62.000 kamera di Kabul dan kota-kota lain yang dipantau dari ruang kendali pusat. Pembaruan besar terakhir pada sistem kamera Kabul terjadi pada tahun 2008, menurut pemerintahan sebelumnya, yang sangat bergantung pada pasukan internasional yang dipimpin Barat untuk keamanan.

Ketika pasukan internasional yang dipimpin NATO secara bertahap menarik diri pada Januari 2021, wakil presiden saat itu Amrullah Saleh mengatakan pemerintahnya akan melakukan peningkatan besar-besaran pada sistem pengawasan kamera Kabul. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa rencana USD100 juta itu didukung oleh koalisi NATO.

“Pengaturan yang kami rencanakan pada awal tahun 2021 berbeda,” kata Saleh kepada Reuters pada bulan September, seraya menambahkan bahwa “infrastruktur” untuk rencana tahun 2021 telah hancur.

Tidak jelas apakah rencana yang dirujuk Saleh serupa dengan rencana yang menurut Taliban telah mereka peroleh, atau apakah pemerintah akan mengubahnya.

Jonathan Schroden, pakar Afghanistan di Pusat Analisis Angkatan Laut, mengatakan sistem pengawasan akan "berguna bagi Taliban karena berupaya mencegah kelompok seperti ISIS... menyerang anggota Taliban atau posisi pemerintah di Kabul."

Taliban sudah memantau secara ketat pusat-pusat kota dengan kendaraan pasukan keamanan dan pos pemeriksaan rutin.

Para pendukung hak asasi manusia dan penentang rezim khawatir peningkatan pengawasan mungkin menargetkan anggota masyarakat sipil dan pengunjuk rasa.