Minggu Depan, DPR AS Gelar Sidang Penyelidikan Pemakzulan Biden

“Membuka penyelidikan pemakzulan formal akan memberi komite kami wewenang penuh di Kongres yang diperlukan untuk memberikan jawaban yang pantas bagi rakyat Amerika,” ujarnya.

Seorang juru bicara komite mengatakan sidang akan berlangsung pada 28 September dan fokus pada pertanyaan konstitusional dan hukum seputar keterlibatan presiden dalam korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik.

“Komite Pengawasan akan terus mengikuti bukti dan jejak uang untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas yang diminta Amerika dari pemerintah mereka,” kata juru bicara tersebut.

Ian Sams, juru bicara Gedung Putih untuk pengawasan dan investigasi, menuduh Partai Republik mencoba mengalihkan fokus dari kemungkinan penutupan pemerintah. Kongres memiliki waktu hingga akhir September untuk meloloskan undang-undang untuk mendanai pemerintah, meskipun anggota parlemen dari Partai Republik masih berselisih mengenai rencana untuk menjaga lembaga-lembaga tersebut tetap beroperasi.



“Anggota Partai Republik yang ekstrem di DPR sudah menyampaikan rencana mereka untuk mencoba mengalihkan perhatian dari kekacauan ketidakmampuan mereka dalam memerintah dan dampaknya terhadap negara. Melakukan sidang aksi politik di hari-hari terakhir sebelum mereka menutup pemerintahan akan mengungkapkan prioritas mereka yang sebenarnya: bagi mereka, serangan pribadi yang tidak berdasar terhadap Presiden Biden lebih penting daripada mencegah penutupan pemerintahan dan penderitaan yang akan ditimbulkan pada keluarga Amerika,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Sams memperingatkan konsekuensi penutupan pemerintahan dan mendesak anggota DPR dari Partai Republik untuk mencegah hal tersebut terjadi.

“Presiden sudah sangat jelas: dia akan tetap fokus pada isu-isu yang penting bagi rakyat Amerika, termasuk mencegah pemotongan yang merugikan dan membahayakan yang diusulkan oleh anggota DPR dari Partai Republik yang membawa kita menuju penutupan pemerintahan,” ujarnya.

Anggota DPR dari Partai Republik telah menyelidiki transaksi bisnis luar negeri yang dilakukan Hunter Biden dan anggota keluarga presiden lainnya sejak Partai Republik mengambil alih DPR pada bulan Januari.

Partai Republik menuduh Biden mengambil keuntungan dari usaha bisnis putranya di luar negeri ketika dia menjadi wakil presiden, namun mereka belum menemukan bukti kesalahan yang dilakukan oleh presiden itu sendiri.