Agenda Reformasi PM Anwar Ibrahim Kian Diragukan

Anwar bergandengan tangan dengan mantan pesaingnya tahun lalu untuk memperoleh mayoritas di parlemen.

Kantor Kejaksaan Agung mengatakan pihaknya membatalkan tuntutan terhadap Ahmad Zahid untuk meninjau bukti baru, dan menegaskan kembali bahwa keputusannya dibuat secara independen.

Hal ini tidak menghentikan kritik yang mempertanyakan mengapa dakwaan dibatalkan setelah empat tahun di pengadilan dan setelah hakim memutuskan bahwa jaksa telah menetapkan kasus prima facie.

Pada Sabtu (16/9/2023), sekitar 1.000 orang hadir dalam protes di Kuala Lumpur yang diselenggarakan oleh oposisi Malaysia, menyerukan agar Ahmad Zahid diadili dan meneriakkan “reformasi sudah mati.”

Partai pemuda MUDA menarik dukungan untuk koalisi Anwar terkait kasus korupsi tersebut, dan satu-satunya anggota parlemen dari partai tersebut, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengatakan bahwa membatalkan kasus terhadap Ahmad Zahid sudah melewati "garis merah".

“Ketika Anda berkampanye dengan platform reformasi dan antikorupsi yang jelas, namun Anda melakukan hal sebaliknya, bersiaplah untuk dihukum oleh masyarakat,” katanya.

Janji-janji reformasi Anwar diawasi secara ketat oleh para pemilih dan investor asing, yang sudah khawatir setelah skandal 1MDB.

Warga Malaysia juga mengamati apakah Najib bisa mendapatkan penangguhan hukuman. Najib telah meminta pengampunan kerajaan atas hukuman yang dijatuhkan padanya dan meminta dakwaan lain yang dihadapinya ditinjau ulang.

Pencabutan kasus ini terjadi di tengah kekhawatiran akan berkurangnya kebebasan demokratis setelah pemerintahan Anwar memblokir beberapa portal berita, membuka penyelidikan hasutan dan korupsi terhadap tokoh oposisi, dan meningkatkan pengawasan terhadap komunitas LGBTQ+ di negara tersebut.

“Kami datang sebagai orang yang progresif tetapi sekarang kami dipandang sebagai orang yang regresif,” kata seorang anggota parlemen pemerintah yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.