Agenda Reformasi PM Anwar Ibrahim Kian Diragukan

KUALA LUMPUR - Serangkaian kasus korupsi yang berakhir di Malaysia telah menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memerangi korupsi.

Anggota parlemen dan analis memperingatkan bahwa hal ini dapat berisiko mengasingkan pemilih, memperdalam perpecahan dalam koalisi yang berkuasa, dan membahayakan agenda reformasinya.

Dengan seruan “reformasi” yang diusungnya, Anwar berkampanye sebagai aktivis antikorupsi selama lebih dari dua dekade sebagai pemimpin oposisi.

Banyak yang berharap pengangkatannya sebagai perdana menteri pada November lalu akan membawa reformasi dan meningkatkan kedudukan internasional Malaysia – yang ternoda dalam beberapa tahun terakhir oleh skandal bernilai miliaran dolar di lembaga dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Namun Anwar kini menghadapi tuduhan, termasuk dari partainya sendiri, karena mengkhianati pemilih progresif dan sekutunya. Itu terjadi setelah jaksa penuntut bulan ini membatalkan 47 dakwaan terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan gagal mengajukan banding atas pembebasan mantan perdana menteri Najib Razak dalam kasus 1MDB. kasus terkait.

Anwar mengatakan dia tidak ikut campur dalam kasus-kasus pengadilan, namun independensi jaksa agung sering dipertanyakan karena mereka ditunjuk oleh perdana menteri.


Hassan Karim, anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat yang mengusung Anwar, mengatakan dia merasa "dikecewakan" oleh perdana menteri, yang dia gambarkan sebagai teman dekatnya.

“Anwar lebih mengkhawatirkan kelangsungan pemerintahan dan kekuasaannya dibandingkan agenda reformasi yang telah ia janjikan kepada rakyat,” katanya kepada Reuters.

Kantor Kejaksaan Agung dan kantor Anwar tidak menanggapi permintaan komentar.

Ahmad Zahid dan Najib, yang menjalani hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan terpisah 1MDB, keduanya berasal dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang dulunya dominan, yang telah lama ditentang oleh Anwar.