Mengapa Raja Maroko Mohammed VI Tetap Menjaga Jarak dengan Rakyatnya saat Krisis Gempa Bumi

MARAKESH - Ketika gempa bumi dahsyat mengguncang pegunungan High Atlas di Maroko pada 8 September lalu, penduduk daerah miskin yang terkena gempa meminta bantuan kepada negara dan pemimpinnya, Raja Mohammed VI.

Namun sang raja, dengan kekuasaannya yang besar, tidak menonjolkan diri, hanya tampil tiga kali sejak saat itu. Dia memimpin dua pertemuan tanggap darurat dengan para pejabat di Rabat dan mengunjungi sebuah rumah sakit di Marrakesh, dekat zona bencana, di mana dia mendonorkan darahnya setelah permohonan donor secara nasional.

Raja, yang biasanya menjaga jarak dari masyarakat dan menghindari keributan politik, belum mengunjungi wilayah yang terkena dampak terburuk di mana gempa berkekuatan 6,8 skala Richter menewaskan lebih dari 2.900 orang, yang merupakan gempa paling mematikan di Maroko sejak tahun 1960.

Pendekatan yang minim publisitas ini telah menjadi ciri khas pemerintahannya sejak menggantikan ayahnya yang naik takhta pada usia 35 tahun pada tahun 1999, ketika ia memimpin sebuah kerajaan di Afrika Utara yang miskin, stagnan secara ekonomi, dan tertindas secara politik.



Dia lebih lunak terhadap perbedaan pendapat dibandingkan ayahnya, Hassan II, dan dia telah melakukan reformasi ekonomi yang telah menarik investor asing dan memperluas basis industri, menjadikan kerajaan tersebut sebagai kekuatan ekonomi di Afrika.

Namun raja, yang memiliki jabatan termasuk Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Kerajaan dan Panglima Umat Beriman, sangat berhati-hati terhadap perubahan politik, hanya memberikan sedikit kekuasaan, yang menurut para kritikus menghambat inisiatif pemerintah bahkan dalam krisis.

“Ketika raja tidak ada di sana, bukan saja pemerintah tidak berfungsi, namun ketika terjadi krisis besar, negara juga tidak berfungsi,” kata Aboubakr Jamai, seorang profesor di American College of the Mediterranean di Prancis, dilansir Reuters.

Sumber pemerintah mengatakan Maroko memiliki institusi dan kelompok masyarakat sipil yang mampu bertindak tanpa perintah dari istana.

Pejabat tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media, juga mengatakan bahwa pihak berwenang telah meluncurkan respons yang terkoordinasi dan cepat dalam kondisi logistik yang sulit akibat gempa tersebut.