Heboh, India Ganti Nama Jadi Bharat
loading...
A
A
A
NEW DELHI - India dihebohkan dengan spekulasi mengenai rumor rencana untuk mengganti nama Inggris negara tersebut. Itu terjadi setelah undangan negara ke KTT G20 menyebut India sebagai Bharat.
Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah berupaya menghilangkan simbol-simbol pemerintahan Inggris yang tersisa dari lanskap perkotaan, institusi politik, dan buku sejarah India. Namun, merubah nama India menjadi Bharat, akan menjadi langkah terbesar yang pernah dilakukan.
India akan menjadi tuan rumah KTT G20 akhir pekan ini, dan para pemimpin dunia telah menerima undangan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh “presiden Bharat”.
Foto: Al Jazeera
Modi sendiri biasanya menyebut India sebagai Bharat, sebuah kata yang berasal dari kitab suci Hindu kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, dan merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut berdasarkan konstitusinya.
Anggota partai nasionalis Hindu yang berkuasa, partai Bharatiya Janata (BJP), sebelumnya berkampanye menentang penggunaan nama India, yang berakar pada zaman barat dan diterapkan pada masa penaklukan Inggris.
Pemerintah telah mengadakan sidang khusus parlemen pada akhir bulan ini, namun tetap bungkam mengenai agenda legislatifnya, namun stasiun televisi News18 mengatakan sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya telah mengatakan bahwa anggota parlemen BJP akan mengajukan resolusi khusus untuk mendahulukan nama Bharat.
Rumor mengenai rencana tersebut mendapat penolakan dan dukungan yang antusias.
“Saya berharap pemerintah tidak sebodoh itu dengan sepenuhnya mengabaikan ‘India’,” kata Shashi Tharoor, dari partai oposisi Kongres, mengatakan di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (6/9/2023).
“Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia,” imbuhnya.
Mantan pemain kriket Tes Virender Sehwag mengatakan dia menyambut baik prospek perubahan nama dan mendesak dewan kriket India untuk mulai menggunakan Bharat pada seragam tim.
“India adalah nama yang diberikan oleh Inggris (dan) sudah lama tertunda untuk mendapatkan kembali nama asli kami ’Bharat’,” tulisnya.
Selama beberapa dekade, pemerintah India dari berbagai kalangan berupaya menghilangkan jejak era kolonial Inggris dengan mengganti nama jalan dan bahkan seluruh kota. Proses ini semakin intensif di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Modi, yang dalam pidato publiknya menekankan perlunya India untuk meninggalkan jejak “pola pikir kolonial”.
Pemerintahannya merenovasi kawasan parlemen di ibu kota, New Delhi, yang awalnya dirancang oleh Inggris, untuk menggantikan struktur era kolonial.
Bulan lalu, pemerintah India menguraikan rencana untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap hukum pidana negara itu sebelum kemerdekaan untuk menghapus referensi ke monarki Inggris dan apa yang digambarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Amit Shah, sebagai “tanda-tanda lain dari perbudakan kita”.
Pemerintahan Modi juga telah menghapus nama-nama tempat Islam yang diberlakukan pada masa Kerajaan Mughal sebelum pemerintahan Inggris, sebuah langkah yang menurut para kritikus merupakan simbol dari keinginan untuk menegaskan supremasi agama mayoritas Hindu di India.
Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah berupaya menghilangkan simbol-simbol pemerintahan Inggris yang tersisa dari lanskap perkotaan, institusi politik, dan buku sejarah India. Namun, merubah nama India menjadi Bharat, akan menjadi langkah terbesar yang pernah dilakukan.
India akan menjadi tuan rumah KTT G20 akhir pekan ini, dan para pemimpin dunia telah menerima undangan jamuan makan malam kenegaraan yang diselenggarakan oleh “presiden Bharat”.
Foto: Al Jazeera
Modi sendiri biasanya menyebut India sebagai Bharat, sebuah kata yang berasal dari kitab suci Hindu kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, dan merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut berdasarkan konstitusinya.
Anggota partai nasionalis Hindu yang berkuasa, partai Bharatiya Janata (BJP), sebelumnya berkampanye menentang penggunaan nama India, yang berakar pada zaman barat dan diterapkan pada masa penaklukan Inggris.
Pemerintah telah mengadakan sidang khusus parlemen pada akhir bulan ini, namun tetap bungkam mengenai agenda legislatifnya, namun stasiun televisi News18 mengatakan sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya telah mengatakan bahwa anggota parlemen BJP akan mengajukan resolusi khusus untuk mendahulukan nama Bharat.
Rumor mengenai rencana tersebut mendapat penolakan dan dukungan yang antusias.
“Saya berharap pemerintah tidak sebodoh itu dengan sepenuhnya mengabaikan ‘India’,” kata Shashi Tharoor, dari partai oposisi Kongres, mengatakan di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (6/9/2023).
“Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia,” imbuhnya.
Mantan pemain kriket Tes Virender Sehwag mengatakan dia menyambut baik prospek perubahan nama dan mendesak dewan kriket India untuk mulai menggunakan Bharat pada seragam tim.
Baca Juga
“India adalah nama yang diberikan oleh Inggris (dan) sudah lama tertunda untuk mendapatkan kembali nama asli kami ’Bharat’,” tulisnya.
Selama beberapa dekade, pemerintah India dari berbagai kalangan berupaya menghilangkan jejak era kolonial Inggris dengan mengganti nama jalan dan bahkan seluruh kota. Proses ini semakin intensif di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Modi, yang dalam pidato publiknya menekankan perlunya India untuk meninggalkan jejak “pola pikir kolonial”.
Pemerintahannya merenovasi kawasan parlemen di ibu kota, New Delhi, yang awalnya dirancang oleh Inggris, untuk menggantikan struktur era kolonial.
Bulan lalu, pemerintah India menguraikan rencana untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap hukum pidana negara itu sebelum kemerdekaan untuk menghapus referensi ke monarki Inggris dan apa yang digambarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Amit Shah, sebagai “tanda-tanda lain dari perbudakan kita”.
Pemerintahan Modi juga telah menghapus nama-nama tempat Islam yang diberlakukan pada masa Kerajaan Mughal sebelum pemerintahan Inggris, sebuah langkah yang menurut para kritikus merupakan simbol dari keinginan untuk menegaskan supremasi agama mayoritas Hindu di India.
(ian)