Demi Sukseskan KTT G20, India Hancurkan Ribuan Rumah di Kawasan Kumuh
Selasa, 05 September 2023 - 16:34 WIB
loading...
A
A
A
Pada tahun 2021, Hardeep Singh Puri, menteri perumahan dan perkotaan, mengatakan di parlemen bahwa 13,5 juta orang tinggal di koloni tidak sah di Delhi.
“Pemerintah menghancurkan rumah-rumah dan memindahkan orang-orang yang rentan atas nama kecantikan tanpa ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi pada mereka,” kata Sunil Kumar Aledia, direktur eksekutif dan anggota pendiri Pusat Pengembangan Holistik yang berbasis di New Delhi, yang bekerja dengan tuna wisma.
“Jika hal ini harus dilakukan, warga seharusnya sudah diperingatkan pada waktunya dan ditemukan tempat di mana mereka bisa direhabilitasi,” tambahnya, dilansir Reuters.
Mahkamah Agung India bulan lalu memutuskan bahwa penghuni liar tidak dapat mengklaim hak untuk menduduki lahan publik. Yang terbaik, mereka dapat meluangkan waktu untuk mengosongkan lahan publik dan mengajukan permohonan rehabilitasi, katanya.
Baca Juga: Perdana Menteri China akan Hadiri KTT G20 di India Gantikan Xi Jinping
Setidaknya 49 upaya pembongkaran dilakukan di New Delhi antara 1 April dan 27 Juli, dengan hampir 230 hektar lahan pemerintah direklamasi, kata Kaushal Kishore, menteri muda untuk perumahan dan urusan perkotaan, di parlemen pada bulan Juli.
“Tidak ada rumah yang dibongkar untuk mempercantik kota untuk KTT G20,” katanya.
Penghancuran lapak Kamp Janta merupakan kejutan besar bagi Mohammed Shameem, warga lainnya, yang mengatakan menurutnya "orang-orang besar" yang menghadiri KTT G20 akan "memberikan sesuatu kepada orang miskin".
“Hal sebaliknya terjadi di sini. Orang-orang besar akan datang, duduk di kuburan kami dan makan,” katanya.
Bagi Kumar, yang bekerja sebagai pegawai di kantor Pragati Maidan, pembongkaran rumahnya dan penggusuran keluarganya memiliki konotasi yang lebih besar.
“Pemerintah menghancurkan rumah-rumah dan memindahkan orang-orang yang rentan atas nama kecantikan tanpa ada kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi pada mereka,” kata Sunil Kumar Aledia, direktur eksekutif dan anggota pendiri Pusat Pengembangan Holistik yang berbasis di New Delhi, yang bekerja dengan tuna wisma.
“Jika hal ini harus dilakukan, warga seharusnya sudah diperingatkan pada waktunya dan ditemukan tempat di mana mereka bisa direhabilitasi,” tambahnya, dilansir Reuters.
Mahkamah Agung India bulan lalu memutuskan bahwa penghuni liar tidak dapat mengklaim hak untuk menduduki lahan publik. Yang terbaik, mereka dapat meluangkan waktu untuk mengosongkan lahan publik dan mengajukan permohonan rehabilitasi, katanya.
Baca Juga: Perdana Menteri China akan Hadiri KTT G20 di India Gantikan Xi Jinping
Setidaknya 49 upaya pembongkaran dilakukan di New Delhi antara 1 April dan 27 Juli, dengan hampir 230 hektar lahan pemerintah direklamasi, kata Kaushal Kishore, menteri muda untuk perumahan dan urusan perkotaan, di parlemen pada bulan Juli.
“Tidak ada rumah yang dibongkar untuk mempercantik kota untuk KTT G20,” katanya.
Penghancuran lapak Kamp Janta merupakan kejutan besar bagi Mohammed Shameem, warga lainnya, yang mengatakan menurutnya "orang-orang besar" yang menghadiri KTT G20 akan "memberikan sesuatu kepada orang miskin".
“Hal sebaliknya terjadi di sini. Orang-orang besar akan datang, duduk di kuburan kami dan makan,” katanya.
Bagi Kumar, yang bekerja sebagai pegawai di kantor Pragati Maidan, pembongkaran rumahnya dan penggusuran keluarganya memiliki konotasi yang lebih besar.
Lihat Juga :
