Menhan Ukraina yang Dipecat Ungkap Total Bantuan Senjata Barat Rp1.524 Triliun

Senin, 04 September 2023 - 09:25 WIB
loading...
Menhan Ukraina yang Dipecat Ungkap Total Bantuan Senjata Barat Rp1.524 Triliun
Menteri Pertahanan Ukraina yang dipecat, Oleksii Reznikov, ungkap total bantuan senjata Barat mencapai lebih dari Rp1.524 triliun. Foto/REUTERS
A A A
KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Minggu (3/9/2023) mengumumkan bahwa dia akan memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Oleksii Reznikov.

Pada hari yang sama, media lokal menerbitkan pengungkapan Reznikov soal nilai bantuan senjata Barat yang mencapai USD100 miliar atau lebih dari Rp1.524 triliun.

Reznikov mengatakan dari total nilai bantuan senjata Barat tersebut, lebih dari USD50 miliar berasal dari Amerika Serikat (AS). Dia juga membela “efektivitas” pengadaan senjata tersebut oleh kementeriannya.



Pengungkapan Reznikov itu muncul dalam wawancaranya dengan Ukrinform, yang diterbitkan pada hari Minggu atau hari yang sama ketika Presiden Zelensky mengumumkan pemecatannya.

Zelensky membuat keputusan itu dengan alasan Kementerian Pertahanan memerlukan pendekatan baru dan format interaksi baru, baik dengan militer maupun masyarakat secara keseluruhan.

Reznikov mengatakan perkiraan bantuan Barat mencakup nilai senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya yang diberikan kepada Ukraina, serta kontribusi keuangan Barat untuk tujuan militer.

Masa jabatan Reznikov sebagai Menteri Pertahanan telah dirusak oleh berbagai skandal korupsi, terutama yang melibatkan pengadaan peralatan dan bahan makanan untuk militer negara tersebut dengan harga yang melambung secara tidak wajar.

Namun, dalam wawancara, dia menegaskan bahwa kementeriannya—yang selama ini lebih mengandalkan pendanaan dari negara lain, dibandingkan anggaran pertahanan Ukraina sendiri—telah membelanjakan uang tersebut secara efektif dan mampu menyediakan semua kebutuhan militer dengan cukup “murah”.

“Dengan menggunakan prosedur hukum selama darurat militer, dengan prosedur yang dipersingkat, kami menandatangani kontrak dengan semua orang dan semua yang kami butuhkan,” klaimnya, seraya menegaskan bahwa jumlah kontrak yang “bermasalah” hanya sekitar 2,7 persen.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1066 seconds (0.1#10.140)