Menhan Ukraina yang Dipecat Ungkap Total Bantuan Senjata Barat Rp1.524 Triliun

Senin, 04 September 2023 - 09:25 WIB
loading...
Menhan Ukraina yang Dipecat Ungkap Total Bantuan Senjata Barat Rp1.524 Triliun
Menteri Pertahanan Ukraina yang dipecat, Oleksii Reznikov, ungkap total bantuan senjata Barat mencapai lebih dari Rp1.524 triliun. Foto/REUTERS
A A A
KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Minggu (3/9/2023) mengumumkan bahwa dia akan memecat Menteri Pertahanan (Menhan) Oleksii Reznikov.

Pada hari yang sama, media lokal menerbitkan pengungkapan Reznikov soal nilai bantuan senjata Barat yang mencapai USD100 miliar atau lebih dari Rp1.524 triliun.

Reznikov mengatakan dari total nilai bantuan senjata Barat tersebut, lebih dari USD50 miliar berasal dari Amerika Serikat (AS). Dia juga membela “efektivitas” pengadaan senjata tersebut oleh kementeriannya.



Pengungkapan Reznikov itu muncul dalam wawancaranya dengan Ukrinform, yang diterbitkan pada hari Minggu atau hari yang sama ketika Presiden Zelensky mengumumkan pemecatannya.

Zelensky membuat keputusan itu dengan alasan Kementerian Pertahanan memerlukan pendekatan baru dan format interaksi baru, baik dengan militer maupun masyarakat secara keseluruhan.

Reznikov mengatakan perkiraan bantuan Barat mencakup nilai senjata, amunisi dan peralatan militer lainnya yang diberikan kepada Ukraina, serta kontribusi keuangan Barat untuk tujuan militer.

Masa jabatan Reznikov sebagai Menteri Pertahanan telah dirusak oleh berbagai skandal korupsi, terutama yang melibatkan pengadaan peralatan dan bahan makanan untuk militer negara tersebut dengan harga yang melambung secara tidak wajar.

Namun, dalam wawancara, dia menegaskan bahwa kementeriannya—yang selama ini lebih mengandalkan pendanaan dari negara lain, dibandingkan anggaran pertahanan Ukraina sendiri—telah membelanjakan uang tersebut secara efektif dan mampu menyediakan semua kebutuhan militer dengan cukup “murah”.

“Dengan menggunakan prosedur hukum selama darurat militer, dengan prosedur yang dipersingkat, kami menandatangani kontrak dengan semua orang dan semua yang kami butuhkan,” klaimnya, seraya menegaskan bahwa jumlah kontrak yang “bermasalah” hanya sekitar 2,7 persen.

“Oleh karena itu, jika kita menghitung efisiensi penggunaan dana anggaran, maka apa yang kita berikan kepada tentara, kita berikan dengan murah," paparnya.

Bantuan Barat ke Kyiv berpotensi menurun tajam pada tahun-tahun mendatang. Uni Eropa dilaporkan berencana untuk menyiapkan dana militer Ukraina yang akan menyediakan 5 miliar euro (USD5,4 miliar) setiap tahun selama empat tahun ke depan untuk persenjataan dan pelatihan.

Bantuan AS kemungkinan akan jauh lebih rendah dibandingkan tahun ini pada tahun 2024, sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal akhir bulan lalu dengan mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya di Washington.

Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik dan dua kandidat presiden teratas partai tersebut pada tahun 2024—mantan Presiden Donald Trump dan miliarder bioteknologi Vivek Ramaswamy—telah menyerukan penghentian bantuan Ukraina dan mengakhiri konflik melalui perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan dengan Moskow.

Reznikov menyarankan agar upaya reformasi di Kementerian Pertahanan Ukraina harus dilakukan dengan mempertimbangkan Eropa dan NATO.

“Keanggotaan Ukraina di NATO akan menjadi langkah yang sangat serius dalam membangun arsitektur keamanan baru kami—bahkan, jaminan keamanan terhadap serangan Rusia di masa depan,” katanya.

"Untuk mencegah Moskow melakukan balas dendam, kita harus menjadi anggota aliansi keamanan yang kuat, dan NATO adalah aliansi tersebut. Tidak ada yang lebih baik di planet Bumi," paparnya.

Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina oleh AS dan sekutunya di Eropa hanya akan memperpanjang pertempuran dan meningkatkan risiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO.

Menurut para pejabat Rusia, pasokan senjata dan pelatihan kepada pasukan Kyiv, serta pembagian intelijen, berarti bahwa negara-negara Barat secara de facto sudah menjadi pihak dalam konflik tersebut.
(mas)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1143 seconds (0.1#10.140)