Junta Niger Usir Dubes Prancis, Beri Waktu 48 Jam

NIAMEY - Junta Niger , yang merebut kekuasaan pada 26 Juli lalu, mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan duta besar Prancis Sylvain Itte untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam. Itu dilakukan seiring memburuknya hubungan antara negara Afrika Barat itu dengan bekas kolonialnya.

Seperti kudeta baru-baru ini di negara tetangga Burkina Faso dan Mali, pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Niger terjadi di tengah meningkatnya gelombang sentimen anti-Prancis, dengan beberapa penduduk setempat menuduh negara Eropa tersebut mencampuri urusan mereka.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk junta mengatakan keputusan mengusir duta besar tersebut merupakan respons terhadap tindakan yang diambil pemerintah Prancis yang bertentangan dengan kepentingan Niger.



Dikatakan bahwa hal ini termasuk penolakan utusan tersebut untuk menanggapi undangan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Niger yang baru seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (26/8/2023).

Kementerian Luar Negeri Perancis tidak segera membalas permintaan komentar.

Prancis telah menyerukan agar Presiden Mohamed Bazoum kembali menjabat setelah penggulingannya dan menyatakan akan mendukung upaya blok regional Afrika Barat ECOWAS untuk membatalkan kudeta.



Prancis juga belum secara resmi mengakui keputusan junta pada awal Agustus yang mencabut sejumlah perjanjian militer dengan negara itu, dan mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan “otoritas sah” Niger.

Memburuknya hubungan Niger-Prancis serupa dengan perkembangan pasca kudeta di Mali dan Burkina Faso, yang telah mengusir pasukan Prancis dan memutuskan hubungan yang telah lama terjalin.

Niger memiliki kepentingan strategis sebagai salah satu produsen uranium terbesar di dunia dan sebagai basis bagi pasukan Prancis, AS, dan negara asing lainnya yang membantu memerangi kelompok militan Islam di wilayah tersebut.