PM Baru Thailand Akan Obati Luka Lama Akibat Kudeta Para Jenderal

BANGKOK - Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin pada Kamis membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya yang menggulingkan pemerintahan terakhir partainya, saat ia bersiap untuk memilih kabinet dari aliansi 11 partai yang terdiri dari saingan berat.

Srettha lolos melalui pemungutan suara di parlemen untuk menjadi perdana menteri pada Selasa dan akan memimpin koalisi rumit yang mencakup partai-partai yang didukung oleh militer royalis yang telah berulang kali melakukan manuver melawan Partai Pheu Thai yang dipimpinnya.

Pertemuannya dengan mantan perdana menteri dan mantan panglima militer Prayuth Chan-ocha menggarisbawahi rapuhnya politik Thailand, dengan Prayuth sebagai arsitek kudeta tahun 2014 terhadap pemerintahan terakhir Pheu Thai. Prayuth menjabat selama sembilan tahun.

"Perpecahan yang ada akan sulit diatasi. Satu pembicaraan tidak akan menyelesaikannya. Ini akan memakan waktu," kata Srettha, yang mengenakan dasi kuning, warna yang diasosiasikan dengan monarki.

“Saya memahami niatnya, bahwa dia ingin mengatasi perpecahan dan dia peduli terhadap negaranya.”

Baca Juga: 17 Tahun di Pengasingan, Mantan PM Thaksin Akhirnya Kembali ke Thailand

Ketika ditanya oleh wartawan apa nasihat yang diberikan Prayuth, dia berkata, “agar saya tetap tenang, bersabar dan melindungi bangsa dan monarki.”

Taipan real estate Srettha terjun ke dunia politik beberapa bulan lalu dan tidak memiliki pengalaman di pemerintahan.

Spekulasi tersebar luas bahwa pendakiannya yang mulus ke jabatan puncak merupakan bagian dari kesepakatan rahasia antara elite yang bertikai di Thailand, termasuk kepulangan dramatis tokoh miliarder Pheu Thai, Thaksin Shinawatra, pada Selasa, setelah 15 tahun mengasingkan diri.

Thaksin, 74 tahun, dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi pada malam pertamanya di penjara, di mana ia menjalani hukuman delapan tahun penjara karena penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan.

Thaksin dan Pheu Thai membantah adanya kesepakatan dengan rival mereka di kalangan militer dan kelompok konservatif.

Prayuth, yang memiliki hubungan buruk dengan keluarga Shinawatra, mengatakan kepada Srettha bahwa penyembuhan keretakan itu penting.

“Negara ini harus bergerak maju dan pemerintahan baru harus memperhatikan hal ini,” kata Prayuth kepada wartawan.

BacaJuga: Mayoritas Rakyat Thailand Tolak Koalisi Pemerintahan dengan Dukungan Militer

Srettha mempunyai tugas yang sulit untuk membentuk dan menyatukan koalisi yang berpotensi rapuh yang mencakup kubu-kubu saingan yang memiliki sejarah pengkhianatan, sehingga meningkatkan prospek tantangan internal yang dapat mempersulit pembuatan kebijakan.

Thailand telah mengalami dua dekade ketidakstabilan politik termasuk dua kudeta dan demonstrasi jalanan yang terjadi secara berkala, yang secara umum mengadu Shinawatra dan sekutu bisnis mereka melawan kelompok konservatif dan keluarga kaya raya.

Media juga berspekulasi tentang siapa yang akan mendapatkan jabatan penting di kabinet, beberapa pihak memperkirakan Srettha sendiri yang akan mengambil peran tambahan sebagai menteri keuangan.

Pemerintah baru kemudian harus menyampaikan tujuan kebijakan mereka ke sidang gabungan parlemen sebelum mereka dapat mulai bekerja pada akhir September.

Pemerintahan baru menghadapi tugas penting untuk menghidupkan kembali perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara, yang menurut perkiraan bank sentral akan tumbuh di bawah 3,6% tahun ini.