Dukung Kudeta, Burkina Faso dan Mali: Intervensi Militer di Niger Sama dengan Deklarasi Perang

NIAMEY - Burkina Faso dan Mali memberikan dukungan terhadap kudeta militer yang terjadi di negara tetangga mereka Niger . Mereka pun memberikan peringatan terkait ancaman intervensi militer para pemimpin negara Afrika barat.

"Setiap intervensi militer terhadap Niger sama saja dengan deklarasi perang melawan Burkina Faso dan Mali," bunyi pernyataan bersama pemerintah kedua negara yang dikuasai militer itu seperti dilansir dari France 24, Selasa (1/8/2023).

Mereka mengatakan: "Konsekuensi bencana dari intervensi militer di Niger dapat mengguncang seluruh wilayah".

Keduanya juga mengatakan mereka menolak untuk menerapkan sanksi ilegal, tidak sah dan tidak manusiawi terhadap rakyat dan otoritas Niger.

Peringatan ini datang sehari setelah para pemimpin Afrika Barat (ECOWAS), yang didukung oleh mitra Barat mereka, mengancam akan menggunakan "kekuatan" untuk mengembalikan Presiden Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis dan menjatuhkan sanksi keuangan pada para pembangkang.



Sebelumnya pada pertemuan puncak darurat pada hari Minggu, ECOWAS menuntut agar Bazoum dipulihkan dalam waktu seminggu, jika gagal maka akan diambil "semua tindakan" untuk memulihkan tatanan konstitusional.

"Langkah-langkah tersebut mungkin termasuk penggunaan kekuatan untuk efek ini," kata blok itu dalam sebuah pernyataan.

Blok itu juga menjatuhkan sanksi keuangan pada para pemimpin kudeta dan negara, membekukan semua transaksi komersial dan keuangan antara negara-negara anggota dan Niger, salah satu negara termiskin di dunia, yang sering menduduki peringkat terakhir dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB.

Tekanan untuk mendorong para pelaku kudeta 26 Juli agar segera memulihkan tatanan konstitusional dibangun dari mitra Barat dan Afrika di Niger, sebuah negara yang dianggap penting dalam perang melawan kelompok ekstrimis yang telah merusak sebagian wilayah Sahel selama bertahun-tahun.

Mantan kekuatan kolonial Prancis dan Amerika Serikat telah mengerahkan 2.600 tentara di Niger untuk membantu memerangi para ekstrimis.



Junta Niger pada Senin menuduh Prancis berusaha "campur tangan secara militer" untuk mengembalikan Bazoum, yang dibantah oleh Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna.

"Satu-satunya prioritas Prancis adalah keselamatan warga negara kita," kata Colonna kepada France 24, menambahkan bahwa pejabat Prancis memantau situasi dengan sangat cermat.

Bazoum – sekutu Barat yang pemilihannya lebih dari dua tahun lalu menandai transisi kekuasaan damai pertama Niger sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1960 – digulingkan pada 26 Juli oleh elit Pengawal Presiden.

Kepala Pengawal Jenderal Abdourahamane Tiani menyatakan dirinya sebagai pemimpin. Namun klaimnya telah ditolak secara internasional dan ECOWAS memberinya waktu seminggu untuk menyerahkan kembali kekuasaan.

Niger telah menyaksikan empat kudeta sejak kemerdekaan dan banyak upaya lainnya, termasuk dua kudeta sebelumnya terhadap Bazoum yang berusia 63 tahun.