5 Strategi Junta Militer Myanmar Memperpanjang Kekuasaan

YANGON - Junta Militer Myanmar ingkar janji untuk menghadirkan pemilu yang demokratis di negara tersebut. Itu menjadi sinyal bahwa junta memang ingin memperpanjang kekuasaannya.

Apalagi, junta militer sudah membangun berbagai fondasi kekuatan baik politik, ekonomi dan sosial di Myanmar. Banyak pihak menduga bahwa junta akan berkuasa dalam jangka waktu yang lama di Myanmar.

Berikut adalah 5 strategi Junta Militer Myanmar memperpanjang kekuasaan.

1. Menunda Pemilu

Foto/Reuters

Junta Militer Myanmar secara resmi menunda pemilihan yang dijanjikan pada Agustus tahun ini setelah memperpanjang keadaan darurat yang diberlakukan setelah kudeta 2021.

Dalam sebuah pernyataan di televisi negara, militer mengutip kekerasan yang terus berlangsung sebagai alasan penundaan pemilu. “Agar pemilihan umum bebas dan adil dan juga untuk dapat memberikan suara tanpa rasa takut, pengaturan keamanan yang diperlukan masih diperlukan dan periode keadaan darurat telah diperpanjang,” demikian pernyataan Junta Militer Myanmar, dilansir Al Jazeera.

Pengumuman tersebut merupakan pengakuan bahwa militer tidak melakukan kontrol yang cukup untuk menggelar pemungutan suara dan telah gagal untuk menaklukkan penentangan yang meluas terhadap aturannya, yang mencakup perlawanan bersenjata yang semakin menantang serta protes tanpa kekerasan dan pembangkangan sipil.

2. Memberlakukan Darurat Militer

Keadaan darurat diumumkan ketika pasukan menangkap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi serta pejabat tinggi dari pemerintahannya dan anggota partainya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1 Februari 2021. Militer mengklaim kecurangan yang meluas dalam pemilihan yang diadakan pada November 2020, yang mengembalikan NLD ke tampuk kekuasaan, untuk perebutan kekuasaannya.

Pengambilalihan itu membalikkan kemajuan bertahun-tahun menuju demokrasi setelah lima dekade pemerintahan militer di Myanmar.

Militer awalnya mengumumkan bahwa pemungutan suara baru akan diadakan setahun setelah pengambilalihannya dan kemudian mengatakan akan berlangsung pada Agustus 2023.

Namun pemimpin kudeta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengatakan pada pertemuan yang memperpanjang keadaan darurat pada Senin bahwa pemungutan suara tidak dapat dilakukan di tengah berlanjutnya pertempuran di wilayah Sagaing, Magway, Bago dan Tanintharyi serta negara bagian Karen, Kayah dan Chin. .

“Kami perlu waktu untuk melanjutkan tugas kami untuk persiapan sistematis karena kami tidak boleh mengadakan pemilihan yang akan datang dengan tergesa-gesa,” kata Min Aung Hlaingkepada Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung militer, dilansir stasiun telvisi MRTV.

Laporan hari Senin tidak merinci kapan pemungutan suara akan diadakan, hanya mengatakan bahwa itu akan terjadi setelah tujuan keadaan darurat tercapai.