5 Alasan Rakyat Bangladesh Menuntut PM Sheikh Hasina Mundur

Pasukan keamanan elit Batalyon Aksi Cepat (RAB) dan tujuh perwira seniornya diberi sanksi oleh Washington pada tahun 2021 sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran hak tersebut.

Sejauh ini, pemerintah telah menolak tuntutan oposisi, mengatakan bahwa menempatkan pemerintahan sementara tidak konstitusional.

4. Kontroversi Pemilih Pemula

Foto/Reuters

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung negara Asia Selatan itu membatalkan ketentuan konstitusional berusia 15 tahun yang memungkinkan pemerintah petahana untuk mengalihkan kekuasaan ke administrasi sementara non-partisan yang tidak dipilih untuk mengawasi pemilihan parlemen baru.

5. Jadi Perhatian Internasional

Foto/Reuters

Awal bulan ini, juru kampanye regional untuk Asia Selatan di Amnesty International mengatakan meningkatnya ketegangan di Bangladesh “mengkhawatirkan”.

“Orang-orang harus bebas untuk memprotes dan berbeda pendapat. Dengan meredam suara mereka, pemerintah memberi isyarat bahwa memiliki pandangan politik yang berbeda tidak dapat ditoleransi di dalam negeri,” kata Yasasmin Kaviratne, meminta polisi untuk “menahan diri”.

Amerika Serikat telah meminta pemerintah Bangladesh untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan partisipatif karena dua pemilihan nasional terakhir diduga dirusak oleh tuduhan kecurangan suara.

Awal pekan ini, 14 anggota kongres AS menulis surat kepada duta besar AS untuk PBB agar mengadakan pemilihan yang adil di Bangladesh di bawah mediasi PBB dan pihak-pihak netral.

Pemerintah Bangladesh menuduh AS dan sekutu Baratnya campur tangan dalam urusan dalam negeri negara itu.