Macron Sebut Kudeta di Niger Bukan Akhir, Dukung Penjatuhan Sanksi

PORT MORESBY - Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan perkembangan di Niger yang tengah dilanda kudeta berbahaya untuk wilayah Sahel yang lebih luas. Ia pun mengatakan pemerintah Prancis siap untuk mendukung sanksi terhadap tentara pemberontak di balik kudeta Niger.

Macron, yang sedang mengunjungi Papua Nugini, juga menyerukan pembebasan presiden yang ditahan, Mohamed Bazoum.

Bazoum ditahan bersama keluarganya pada Rabu oleh pengawal kepresidenannya di kediaman di sebelah istana kepresidenan.

Namun, dua hari kemudian, masih belum jelas siapa yang menjalankan negara dan upaya mediasi apa yang sedang dilakukan.

"Kudeta ini benar-benar tidak sah dan sangat berbahaya, untuk warga Niger, untuk Niger, dan untuk seluruh wilayah," katanya seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (28/7/2023).



Dia menambahkan bahwa Prancis akan mendukung kelompok regional seperti blok keamanan dan politik Afrika barat Ecowas dalam mediasi dan upaya memulihkan tatanan konstitusional negara.

Pernyataan Macron muncul ketika kekuatan Barat berebut untuk mempertahankan sekutu utama di wilayah yang telah digoyahkan oleh pemberontakan jihadis, kudeta dan intervensi oleh kelompok tentara bayaran Wagner ketika bendera Rusia muncul di situs-situs terkemuka di sekitar Ibu Kota Niger, Niamey.

Para prajurit di belakang kudeta, awalnya dipimpin oleh pengawal presiden, belum mengumumkan seorang pemimpin, dan Bazoum – yang terpilih dua tahun lalu dalam pemindahan kekuasaan demokratis pertama Niger sejak mendeklarasikan kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960 – belum mengundurkan diri.

Beberapa komunikasi publik terakhir dari pemerintah termasuk tweet yang menantang oleh presiden pada hari Kamis yang menyatakan bahwa demokrasi akan menang, dan seruan oleh menteri luar negeri, Hassoumi Massoudou, di outlet media France 24, agar warga Niger menentang pemberontakan.