5 Strategi PM Anwar Ibrahim Menjadikan Malaysia dalam 30 Ekonomi Terbesar Dunia

Jum'at, 28 Juli 2023 - 00:30 WIB
loading...
A A A
“Oleh karena itu, kita perlu menciptakan perusahaan lokal yang lebih berdaya saing tinggi untuk menembus pasar ASEAN (Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara),” katanya seperti dikutip Bernama.

Dia menambahkan bahwa upaya pemerintah harus melampaui perjanjian perdagangan bebas.

“Misalnya, diplomasi perdagangan dan pengaturan strategis dapat memperluas integrasi pasar bilateral dan multilateral serta memfasilitasi pergerakan barang, modal, modal manusia, dan berbagi teknologi dengan negara tetangga,” katanya dilaporkan.

3. Memberdatakan Swasta dan Lembaga Nirlaba

Menurut The Star, Anwar juga mengatakan bahwa narasi Ekonomi Madani bertujuan untuk memberdayakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan Malaysia.

“Mulai sekarang, semua kementerian akan mengumumkan rencana khusus untuk memperkuat narasi Ekonomi Madani,” ujarnya.

“Kita semua menyadari situasi utang negara saat ini. Jika tidak ada reformasi, kita akan menghadapi krisis yang sangat serius yang dapat mempengaruhi struktur negara,” katanya.

Anwar sebelumnya mengatakan dalam pidatonya di Dialog Anggaran 2023 pada Januari bahwa utang nasional Malaysia telah mencapai RM1,5 triliun (USD350 miliar).

Pada 2018, perdana menteri saat itu Mahathir Mohamad mengungkapkan bahwa negara itu dibebani utang lebih dari RM1 triliun menyusul kemenangan koalisi oposisi dalam Pemilihan Umum 2018. Mahathir kemudian menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh mantan anak didik Najib Razak atas masalah tersebut.

Dan baru tahun lalu, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz mengatakan bahwa utang negara mencapai RM1,045 triliun pada akhir Juni 2022. Ini sesuai dengan 63,8 persen produk domestik bruto (PDB) Malaysia saat itu.


4. Memberlakukan Subsidi Tepat Sasaran

5 Strategi PM Anwar Ibrahim Menjadikan Malaysia dalam 30 Ekonomi Terbesar Dunia

Foto/Reuters

Sementara itu, Anwar mengatakan bahwa pendapatan pajak saja tidak cukup untuk menopang biaya operasional, menambahkan bahwa Malaysia membutuhkan mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1053 seconds (0.1#10.140)