Selingkuh dengan Anggota Parlemen, Ketua DPR Singapura Mundur

SINGAPURA - Politik Singapura kini sedang diterpa berbagai isu miring, mulai dari menteri transportasi yang korupsi, dan terbaru adalah ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berselingkuh dengan anggota parlemen. Skandal perselingkuhan antara ketua DPR Singapura itu disebut sebagai tindakan pelanggaran etika yang sangat memalukan bagi Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa.

Ketua parlemen Singapura Tan Chuan Jin dan seorang anggota parlemen wanita Cheng Li Hui mengundurkan diri pada Senin (17/7/2023) karena perselingkuhan yang "tidak pantas". Itu menjerumuskan partai yang berkuasa ke dalam kekacauan lebih lanjut.

Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong sudah memperingatkan Tan mengenai perselingkuhan tersebut pada bulan Februari silam. Namun, Tan justru terus melanjutkan perselingkuhan. Lee mengatakan, Tan terakhir mengakui kesalahannya dan menawarkan pengunduran dirinya pada saat itu pada Juli.



Jauh sebelum memperingatkan Tan, Lee mengatakan dia pertama kali mengetahui hubungan antara Tan dan Cheng setelah Pemilihan Umum terakhir pada tahun 2020. "Saya tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi mereka diajak bicara, dinasihati. Sayangnya, masalah itu tidak selesai sehingga menjadi pembicaraan sulit yang kami lakukan pada Februari tahun ini," kata Lee, dilansir CNA.

"Perselingkuhan mereka yang tidak pantas. Itu adalah masalah yang lebih serius," ujar Lee. "Seharusnya tidak ada perselingkuhan," tambahnya. Cheng juga telah dinasihatin oleh Lee pada bulan Februari, tetapi "namun demikian ... melanjutkan hubungan dengan Tan".

Sementara itu, Tan, dalam sepucuk surat kepada perdana menteri, mengatakan dia perlu mundur dari politik untuk fokus pada keluarganya.“Saya telah mengecewakan mereka… Saya harus bertanggung jawab atas mereka dan membantu menyembuhkan keluarga saya,” tulisnya.

Drama politik itu merupakan perkembangan terbaru yang menggoyang PAP, yang telah memerintah Singapura tanpa gangguan selama 64 tahun. Itu juga mengganggu PAP yang selalu membanggakan dirinya sebagai pemerintahan yang bebas korupsi dan skandal seks.

Pekan lalu, Menteri Perhubungan S. Iswaran ditangkap oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi yang kuat di negara kota itu dalam penyelidikan langka terhadap korupsi tingkat tinggi. Dia keluar dengan jaminan dan membantu biro dengan penyelidikannya.



Sebelum itu, dua menteri kabinet senior diperiksa atas dugaan penyimpangan dalam penyewaan properti perumahan mereka yang luas di negara yang kekurangan tanah itu, namun keduanya kemudian dibebaskan dari segala kesalahan.

“Secara keseluruhan, saya akan mengatakan bahwa ini adalah krisis politik paling parah yang melanda partai yang berkuasa sejak 1986 ketika menteri pembangunan nasional diselidiki karena korupsi,” kata analis politik Eugene Tan.

“Saya pikir kepercayaan dan kepercayaan publik terhadap partai yang berkuasa akan terpengaruh secara signifikan. Dan itu membuat partai yang berkuasa sangat defensif,” ujar Tan, seorang profesor hukum di Singapore Management University.

Skandal korupsi dan perselingkuhan tersebut akan mengganggu performa PAP pada pemilu November 2025. Apalagi, sebelumnya mengatakan dia akan menyerahkan kepemimpinan kepada wakilnya Lawrence Wong, meskipun tidak ada waktu yang diberikan.

"PAP bisa kehilangan dua pertiga mayoritasnya di parlemen sekarang "dalam kemungkinan" kecuali partai membuat pemulihan cepat," kata Tan.

Tetapi Mustafa Izzuddin, seorang analis politik dengan konsultan Solaris Strategies, menggambarkan masalah yang mengguncang PAP sebagai “lebih merupakan kejutan kecil daripada krisis besar”.

“Namun, hal itu memungkinkan partai untuk mengambil jeda dan terlibat dalam refleksi kritis sambil meyakinkan rakyat domestik bahwa ia terus menjunjung standar moral dan politik tertinggi yang sangat penting pada saat transisi kepemimpinan dan dalam persiapan untuk pemilihan umum berikutnya,” katanya kepada AFP.

Perdana Menteri Lee, ditanya apakah ada erosi dalam standar PAP, mengatakan bahwa "hal-hal ini terjadi dari waktu ke waktu" tetapi meyakinkan bahwa partai menangani masalah tersebut dengan tegas. “Tidak ada sistem yang benar-benar sempurna,” katanya.