Kuba Sebut Kapal Selam Nuklir AS di Teluk Guantanamo Eskalasi Provokatif

HAVANA - Pihak berwenang Kuba mengatakan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memiliki kapal selam bertenaga nuklir di pangkalan militernya di Teluk Guantanamo. Kuba menyebut tindakan itu sebagai "eskalasi provokatif" ketegangan beberapa minggu setelah Washington menuduh bahwa ada pangkalan mata-mata China di Pulau.

"Kehadiran kapal selam nuklir di sana pada saat ini membuat kita perlu bertanya-tanya apa alasan militer di balik tindakan ini di wilayah dunia yang damai ini," kata Kementerian Luar Negeri Kuba dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (12/7/2023).

Kementerian Kuba tidak merinci apakah kapal selam itu dipersenjatai. Dikatakan kapal selam itu berada di pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo dari 5 Juli hingga 8 Juli.

Pernyataan kementerian Kuba memperingatkan bahaya beredar kapal selam nuklir dan angkatan bersenjata di seluruh Karibia, menambahkan bahwa sejarah pangkalan militer AS di seluruh wilayah mengancam kedaulatan rakyatnya.

Kementerian itu juga menegaskan kembali seruan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri kehadiran militernya di pulau itu, dengan mengatakan bahwa hal itu hanya akan membuat marah hak kedaulatan Kuba dan melakukan tindakan penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik.



Kementrian itu menambahkan bahwa para pemimpin militer AS telah membuat rencana publik untuk menggunakan "kemampuan perang" mereka untuk mewujudkan ambisi AS atas sumber daya alam di kawasan itu.

Washington tidak mengkonfirmasi bahwa ada kapal selam di pangkalan angkatan laut tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menolak memberikan informasi tentang pergerakan aset militer. Dikatakan Kuba ingin mengalihkan perhatian dari peringatan dua tahun protes jalanan terbesar yang terlihat di Kuba sejak revolusi 1959 Fidel Castro. Pada hari Senin, Kuba menuduh AS menghasut kerusuhan itu.

"Upaya pemerintah Kuba untuk mengalihkan perhatian dunia dari pentingnya hari ini transparan dan dapat direalisasikan," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.