Intervensi Kerajaan Bayangi Pertarungan Perebutan Kursi Perdana Menteri Thailand

Sekitar 250 dari 1.900 tuntutan yang terkait dengan protes tahun 2020 berada di bawah Pasal 112, menurut kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.

Penuntutan begitu banyak orang di bawah hukum mendorong masalah ini ke dalam wacana arus utama.

“Kita sekarang dapat melihat kesalahan nyata dalam politik adalah peran monarki dalam tatanan politik Thailand,” kata Thitinan Pongsudhirak, seorang analis politik di Universitas Chulalongkorn Bangkok.

Dengan banyak senator diperkirakan akan memberikan suara menentang Pita untuk perdana menteri, aliansi 312 kursi Move Forward dari delapan partai di Dewan Perwakilan Rendah 500 kursi mungkin tidak cukup untuk mengamankannya sebagai perdana menteri.

Untuk mendapatkan 376 suara yang dia butuhkan, Move Forward dan mitra utama Pheu Thai perlu meyakinkan 64 anggota parlemen dari Senat, atau dari partai lain di majelis rendah.

Jika Pita gagal, skenario lain akan ikut bermain.

Pheu Thai, yang memiliki 141 kursi dari 151 kursi Move Forward, dapat mencalonkan calon perdana menterinya dengan aliansi delapan partai utuh.

Setia kepada mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006, Pheu Thai lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesannya di lese majeste, jadi salah satu kandidat perdana menterinya bisa meraih suara yang cukup.

Kemungkinan lain adalah Pheu Thai mencari mitra lain di majelis rendah untuk koalisi tanpa Maju. Pheu Thai, bagaimanapun, bersumpah untuk tetap dengan Move Forward.

Titipol Phakdeewanich, dekan fakultas ilmu politik di Universitas Ubon Ratchathani, mengatakan menggunakan undang-undang untuk menghancurkan perbedaan pendapat telah menjadi bumerang.