Intervensi Kerajaan Bayangi Pertarungan Perebutan Kursi Perdana Menteri Thailand

BANGKOK - Peran monarki di Thailand menjadi inti dari kebuntuan yang membayangi yang dapat membawa ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu ke dalam krisis, dengan para reformis sekali lagi berlomba-lomba untuk melepaskan cengkeraman kekuasaan militer royalis. pembentukan.

Terlepas dari kemenangan yang menakjubkan dengan sekutunya dalam pemilihan 14 Mei atas partai-partai pro-militer, partai Move Forward berhaluan progresif yang dipimpin oleh Pita Limjaroenrat menghadapi jalan yang tidak pasti menuju pemerintahan.

Alasan utamanya adalah bahwa bagian dari platform politik Move Forward adalah proposal yang pernah terpikirkan untuk mengubah undang-undang "lese majeste" Thailand, Pasal 112 KUHP yang menghukum penghinaan terhadap monarki hingga 15 tahun penjara.



Di negara di mana penghormatan terhadap raja selama beberapa dekade telah dipromosikan sebagai pusat identitas nasional, gagasannya sangat radikal sehingga partai minoritas dan banyak anggota Senat yang ditunjuk telah bersumpah untuk menghalangi Pita menjadi perdana menteri.

"Amandemen yang diusulkan itu tidak menghormati dan menghina monarki," kata Senator Seri Suwanpanon kepada Reuters.

Militer selama beberapa dekade menjalankan tugasnya untuk mempertahankan monarki untuk membenarkan intervensi dalam politik, dan menggunakan hukum lese majeste untuk membungkam perbedaan pendapat.

Di parlemen, potret raksasa Raja Maha Vajiralongkorn digantung di atas ruangan tempat anggota akan memilih perdana menteri pada Kamis.

Tetapi pertempuran tentang siapa yang mendapatkan pekerjaan dapat menyebabkan kebuntuan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan berkat suara dari 250 kursi Senat, yang ditunjuk oleh junta, yang dapat menghalangi aliansi progresif pemenang pemilu untuk mengamankan pilihannya dalam pemungutan suara gabungan dari kedua majelis.