5 Strategi Pangeran Mohammed bin Salman Memproduksi Senjata Nuklir

RIYADH - Arab Saudi ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Amerika Serikat (AS) dengan memproduksi senjata nuklir. Meskipun belum terang-terangan, Saudi memiliki potensi dan telah membangun kerja sama dengan Pakistan. Apalagi, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ingin mewujudkan Visi 2030.

Apalagi pada Januari 2023, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengumumkan bahwa, mengingat penemuan cadangan uranium dalam negeri. Itu menjadi alasan Saudi ingin mengembangkan senjata nuklir.

Tapi, sebenarnya Saudi ingin menjadi kekuatan besar di mana dia ingin menjadi aktor utama di peta global dengan memiliki senjata nuklir. Saudi bermaksud untuk memajukan rencananya untuk mengembangkan infrastruktur siklus bahan bakar nuklir dari hulu ke hilir, baik domestik maupun internasional.

Berikut adalah 5 strategi penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman dalam menghadirkan senjata nuklir bagi negaranya.

1. Memanfaatkan Sumber Uranium

Foto/Reuters

Pangeran Abdulaziz bin bin Salman telah menyatakan bahwa Kerajaan berencana untuk mengeksploitasi sumber daya uraniumnya yang besar “dengan cara yang paling transparan.” Itu tidak mencegah kekhawatiran internasional tumbuh atas niat Saudi di tengah konteks regional di mana Iran dilaporkan memperkaya uranium pada tingkat yang semakin tinggi.

Arab Saudi membangun fasilitas untuk mengekstraksi uranium dari bijih uranium dengan bantuan China. Menurut seorang pejabat barat, fasilitas itu dibangun di dekat kota terpencil Al Ula. Arab Saudi telah menandatangani perjanjian pengamanan paling terbatas dengan Badan Energi Atom Internasional.

Pada 17 September 2020, The Guardian melaporkan Arab Saudi memiliki cadangan bijih uranium yang cukup untuk menghasilkan uranium senilai 90.000 ton. Ini menyatakan temuan berdasarkan laporan yang disusun oleh Beijing Research Institute of Uranium Geology (BRIUG) dan China National Nuclear Corporation (CNNC), terkait dengan survei Geologi Saudi.

2. Mendirikan Pusat Riset Nuklir

Ketertarikan Saudi pada teknologi nuklir sipil dimulai pada akhir 1980-an, ketika Kerajaan mendirikan Institut Penelitian Energi Atom di Kota Raja Abdulaziz untuk Sains dan Teknologi.

Ambisi nuklir Saudi melebar secara signifikan, setidaknya di depan umum, pada Juni 2011, ketika Abdul Ghani bin Melaibari, koordinator kolaborasi ilmiah di badan lain—Kota Raja Abdullah untuk Energi Atom dan Terbarukan—berpidato di Forum Lingkungan Teluk. Dia mengumumkan rencana untuk membangun 16 reaktor nuklir selama 20 tahun, dan mengatakan mereka pada akhirnya akan memenuhi sekitar 20% kebutuhan listrik nasional.

Pada Mei 2020, citra satelit mengungkapkan bahwa atap menyembunyikan kapal reaktor silinder, yang terlihat melalui balok atap dalam gambar satelit hingga 15 Maret 2020. Saudi mengklaim menggunakan divisi untuk pembangkit listrik, untuk mengekspor minyak mentah yang dikonsumsi untuk energi domestik. kebutuhan, menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah, dan menciptakan beberapa peluang kerja.

3. Mewujudkan Visi 2030

Foto/Reuters

“Pengembangan program energi nuklir sipil juga merupakan bagian integral dari Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman: rencana ambisius untuk mentransisikan Arab Saudi dari ekonomi yang bergantung pada hidrokarbon ke ekonomi yang lebih beragam, berkelanjutan, dan produktif,” kata Ludovica Castelli, peneliti nuklir dari Universitas Leicester, dilansir stimson.

Sejak Visi 2030 diresmikan pada 2016, kebijakan Saudi telah menyatakan minat yang kuat dan tampaknya tidak dapat dinegosiasikan dalam mengembangkan kapasitas untuk memproduksi uranium yang diperkaya rendah sebagai bahan bakar nuklir dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri: Dengan kata lain, kemandirian siklus bahan bakar nuklir.

4. Bersaing dengan Iran

Foto/Reuters

Dalam analisis jurnalis energi Washington Post, Steven Mufson, menyimpulkan “Bagi putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, reaktor adalah masalah prestise dan kekuasaan internasional, sebuah langkah untuk menyamai program nuklir saingan Syiah Iran sementara memuaskan sebagian dari kehausan domestik Kerajaan akan energi.”

Saudi memandang nuklir sebagai masalah prestise, dimaksudkan untuk meningkatkan legitimasi rezim secara internal dan memproyeksikan kekuasaan secara eksternal. Bagi Arab Saudi, prestise terkait erat dengan pelaksanaan pilihan berdaulat.

Seperti yang diungkapkan Clive Jones dari Universitas Durham, “logika keamanan dan kaitannya dengan kenegaraan, oleh karena itu, bukanlah tentang apakah Saudi dapat memperkaya.” “

“Bagaimanapun, ini tetap menjadi masalah teknis untuk sebuah episteme yang dapat dibayar oleh Saudi. Sebaliknya, logika sekuritisasi adalah bahwa Arab Saudi harus memperkaya,” tutur Jones.

Apalagi, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud pada Desember 2022 silam, mengancam “jika Iran mendapatkan senjata nuklir operasional, semua taruhan dibatalkan?” Dia melanjutkan: “Kami berada di ruang yang sangat berbahaya di kawasan ini. … Anda dapat berharap bahwa negara-negara kawasan pasti akan melihat ke arah bagaimana mereka dapat memastikan keamanan mereka sendiri.”

5. Bekerja Sama dengan Pakistan

Foto/Reuters

Program nuklir Kerajaan telah menghasilkan prediksi dan tuduhan yang mengkhawatirkan sejak awal. Laporan dugaan pabrik kue kuning dan fasilitas konversi uranium, penggilingan uranium rahasia, dan kerja sama nuklir Saudi-Pakistan telah memicu spekulasi tentang sifat dan arah program tersebut. "Meskipun klaim ini seringkali tidak dapat dibuktikan, subteksnya—bahwa Arab Saudi pasti akan memperoleh senjata nuklir—mengaburkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam," ujar Jones.

Bagi beberapa ahli, tekad Saudi untuk memiliki kemampuan beralih dari pertambangan ke pembuatan bahan bakar adalah alasan tambahan untuk meragukan niat damai Saudi, mengingat sifat pembuatan bahan bakar domestik yang tidak ekonomis serta cadangan minyak negara yang sangat besar dan potensi energi matahari. Bagi yang lain, ini menggarisbawahi ketidakmampuan perlindungan Arab Saudi saat ini.

Hubungan Pakistan dan Saudi memang sangat erat. Saudi tertarik dengan teknologi nuklir dimulai pada 1970-an setelah Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto mengadakan pertemuan fisikawan terkemuka Pakistan.

Wacana yang dimainkan adalah program nuklir Israel dan India bertujuan untuk mengintimidasi dunia Islam. Saudi pun menjadi pemodal utama proyek bom atom terintegrasi Pakistan sendiri sejak 1974.

Kerja sama ini diduga dilanjutkan oleh perdana menteri sosialis Benazir Bhutto pada 1995. Pada 1998, Perdana Menteri Nawaz Sharif yang konservatif memberi tahu Arab Saudi secara rahasia sebelum memerintahkan uji coba nuklir di laboratorium pengujian senjata-III terletak di lokasi terpencil Chagai di Provinsi Balochistan Pakistan.

Sejak 1998, para diplomat dan badan intelijen Barat telah lama percaya bahwa ada kesepakatan di mana Pakistan akan menjual hulu ledak nuklir Arab Saudi dan teknologi nuklirnya sendiri jika keamanan di Teluk Persia memburuk. Kedua negara dengan tegas membantah adanya perjanjian semacam itu.

Pada 2003, globalsecurity.org melaporkan bahwa Pakistan dan Arab Saudi telah menandatangani perjanjian rahasia tentang kerja sama nuklir yang menyediakan Arab Saudi dengan teknologi senjata nuklir sebagai imbalan atas akses ke minyak murah untuk Pakistan.

Pada Maret 2006, majalah Jerman Cicero melaporkan bahwa Arab Saudi sejak tahun 2003 telah menerima bantuan dari Pakistan untuk mendapatkan rudal dan hulu ledak nuklir. Pada 2013, BBC melaporkan menggunakan berbagai sumber bahwa Arab Saudi telah mendanai pengembangan senjata nuklir di Pakistan.