Rusia Akan Larang Operasi Ubah Jenis Kelamin, Ini Alasannya

Kamis, 01 Juni 2023 - 19:33 WIB
loading...
Rusia Akan Larang Operasi...
Rusia akan melarang operasi mengubah jenis kelamin dengan alasan untuk melestarikan keturunan dan mencegah para pria menghindari wajib militer. Foto/REUTERS
A A A
MOSKOW - Para anggota Parlemen Rusia telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang operasi untuk mengubah jenis kelamin orang. Alasannya, untuk melestarikan keturunan dan melawan ideologi anti-keluarga yang dikampanyekan Barat.

Langkah itu juga menjadi upaya nyata untuk mencegah para warga yang mencoba menghindari dari mobilisasi militer selama perang melawan Ukraina berlangsung.

Hampir 400 anggota Duma Negara, majelis rendah Parlemen Rusia, berada di belakang usulan amandemen undang-undang yang ada yang akan melarang intervensi medis yang ditujukan untuk mengubah jenis kelamin seseorang.

Salah satu penulis RUU tersebut, Pyotr Tolstoy, mengumumkan di Saluran telegramnya bahwa RUU tersebut mengecualikan operasi untuk mengobati anomali kongenital pada anak-anak.

Baca Juga: Pasukan Rusia Mengamuk di Belgorod, Habisi 30 Penyusup asal Ukraina

Para pejabat Rusia telah menyatakan bahwa operasi mengubah jenis kelamin dapat berdampak pada kemampuan pertahanan negara di tengah perang yang sedang berlangsung.

Tolstoy setuju dengan mengatakan bahwa RUU itu diajukan, sebagian, karena masalah "hambatan mobilisasi".

"Ini terkait baik dengan keinginan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak dan sebagian dengan hambatan mobilisasi. Ini bertentangan dengan nilai dan prinsip konstitusi kita," kata Tolstoy, seperti dikutip dari Newsweek, Kamis (1/6/2023).

"Mengapa kami melakukan ini? Kami melestarikan Rusia untuk keturunan kami, Rusia dengan nilai-nilai budaya dan kekeluargaan serta norma-norma tradisionalnya, dengan menghalangi ideologi anti-keluarga Barat menyusup ke negara ini," kata anggota Parlemen tersebut di saluran Telegramnya.

Bulan lalu, Menteri Kehakiman Rusia Konstantin Chuychenko mengatakan kepada kantor berita TASS bahwa kementerian bergerak untuk melarang perubahan penanda gender dalam dokumen kependudukan atau ID bagi mereka yang belum menjalani "operasi ganti kelamin".

"Surat perubahan jenis kelamin yang dikeluarkan oleh organisasi medis saat ini berfungsi sebagai dasar untuk mengoreksi dokumen resmi. Namun, prosedur pembedahan tidak diperlukan untuk mendapatkan surat ini," kata Chuychenko saat itu.

"Oleh karena itu, kami melihat hal berikut: seseorang yang mengubah jenis kelaminnya di paspor mereka namun tetap menjadi orang yang sama secara fisik dapat menikah dan mengadopsi anak," ujarnya.

Alexander Bastrykin, ketua Komite Investigasi Rusia, menyatakan bahwa beberapa orang mengubah jenis kelamin mereka "di atas kertas" untuk menghindari dikirim berperang di Ukraina.

"Ganti kelamin di atas kertas itu penipuan, penipuan. Kalau ini penipuan, penipuan ini melanggar kepentingan negara, kemampuan pertahanan kita," ujarnya.

Seorang anggota Duma Negara yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada surat kabar Rusia, Kommersant, bahwa telah terjadi "insiden berulang" tentang laki-laki yang ingin mengubah jenis kelamin mereka untuk menghindari wajib militer.

"Banyak anak muda telah mendekati klinik swasta untuk menandatangani perubahan jenis kelamin untuk menghindari wajib militer karena operasi militer khusus di Ukraina," katanya.

Outlet berita independen, Mediazona, mengutip data dari Kementerian Dalam Negeri Rusia, melaporkan bahwa pada tahun 2022, jumlah orang Rusia yang menerima paspor baru setelah perubahan jenis kelamin meningkat secara dramatis.

Pada tahun 2020, 428 paspor dikeluarkan sehubungan dengan perubahan penanda gender, 554 pada tahun 2021, dan 936 pada tahun 2022.
(mas)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Hongaria Bersihkan Jaringan...
Hongaria Bersihkan Jaringan Viktor Orban, Ini 3 Alasan Rusia Akan Kehilangan Aliansi Utama
Rusia Tuding NATO Akan...
Rusia Tuding NATO Akan Gelar Operasi Barbarossa Hitler pada 2030, Apakah Akan Berhasil?
Rusia Tembak Jatuh 80...
Rusia Tembak Jatuh 80 Drone Ukraina, Kremlin Luncurkan Rudal Balistik Iskander
Gelar Serangan Balasan,...
Gelar Serangan Balasan, Rusia Hancurkan Fasilitas Energi di Seluruh Ukraina
Zelensky Ancam Serang...
Zelensky Ancam Serang Belarusia, Perang Rusia-Ukraina Bisa Meluas
Menkeu AS Sebut Zelensky...
Menkeu AS Sebut Zelensky Bajingan Kecil Bertingkah seperti Mr Bean yang Sakau
37 Organisasi Tolak...
37 Organisasi Tolak Desakan MUI Agar Pelaku dan Pengkampanye LGBT Dipidana
Israel Bombardir Lebanon...
Israel Bombardir Lebanon Selatan Tewaskan 16 Orang
PM Inggris Keir Starmer...
PM Inggris Keir Starmer Diisukan Akan Mundur, Ini Kata Trump
Rekomendasi
Kasus Wanita Disekap...
Kasus Wanita Disekap 3 Tahun di Bandung, Uya Kuya Desak Polisi Tangkap Pelaku
Tim Hukum Merah Putih:...
Tim Hukum Merah Putih: Tawaran RJ untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukan Ajakan Jokowi
Tak Perlu Tunggu Air...
Tak Perlu Tunggu Air Mati, Perumda Bekasi Kini Bisa Deteksi Pipa Bocor Sejak Dini
Berita Terkini
Trump Ancam Tak Tolong...
Trump Ancam Tak Tolong Negara-negara NATO karena Tolak Bantu AS Melawan Iran
Keir Starmer, PM yang...
Keir Starmer, PM yang Baik, tapi Kenapa Dibenci?
Aktivis Zionis: 15 Tahun...
Aktivis Zionis: 15 Tahun Lagi, Israel Akan Perang dengan Mesir
Tuduh AS Biang Kisruh,...
Tuduh AS Biang Kisruh, Kim Jong-un: Korut Akan Jalankan Posisinya sebagai Negara Nuklir
5 Poin Penting Perundingan...
5 Poin Penting Perundingan Damai Iran-AS Putaran Pertama, dari Pencairan Aset hingga Lebanon
Menteri Zionis Tolak...
Menteri Zionis Tolak Gencatan Senjata: Lebanon Seharusnya Jadi Arena Bermain Israel
Infografis
Inggris Saat Ini Menghadapi...
Inggris Saat Ini Menghadapi Ancaman 800 Rudal Rusia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved