Afrika Selatan Mungkin Pindah Tempat KTT BRICS ke China, Ini Alasannya

PRETORIA - Afrika Selatan mungkin meminta China menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS pada bulan Agustus.

Dengan langkah itu, Afrika Selatan tidak harus berurusan dengan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Perkiraan itu dilaporkan Reuters pada Rabu (31/5/2023), mengutip seorang pejabat pemerintah anonim.

Pertemuan yang melibatkan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu dijadwalkan akan dimulai pada 22 Agustus.

Presiden Rusia Vladimir Putin dengan diundang untuk hadir kembali pada Januari. Namun, pada Maret, ICC mendakwanya dengan kejahatan perang berdasarkan klaim Ukraina tentang "pemindahan paksa" anak-anak selama konflik bersenjata antara kedua tetangga.

Moskow mengatakan warga sipil dievakuasi dari tembakan artileri Ukraina dan karena Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC, surat perintah itu batal demi hukum.



Afrika Selatan, bagaimanapun, adalah pihak penandatangan Statuta Roma yang mencakup ICC, dan akan diwajibkan secara hukum untuk menangkap Putin jika dia datang berkunjung.

“Salah satu opsi mendapatkan daya tarik di Pretoria adalah meminta China menjadi tuan rumah acara BRICS,” ungkap seorang pejabat senior pemerintah yang berbicara dengan badan tersebut tanpa menyebut nama. Seperti Moskow, Beijing bukanlah pihak dalam Statuta Roma.

“Karena kewajiban hukum kami, kami harus menangkap Presiden Putin, tetapi kami tidak dapat melakukan itu,” ujar mantan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki dalam wawancara radio pekan lalu.

Dia menjelaskan KTT BRICS tidak mungkin terjadi di Afrika Selatan untuk alasan itu.

Menteri Hubungan Internasional dan Kerjasama Afrika Selatan Grace Naledi Mandisa Pandor mengatakan pada Selasa bahwa kekebalan diplomatik yang diberikan kepada semua peserta KTT tidak mengesampingkan surat perintah apa pun yang mungkin telah dikeluarkan oleh pengadilan internasional mana pun.

“Pretoria sedang mempertimbangkan mengesahkan undang-undang yang akan memberinya keleluasaan dalam menegakkan surat perintah penangkapan ICC,” papar Wakil Menteri Tata Kelola Koperasi dan Urusan Adat Obed Bapela kepada BBC pada Selasa.

Namun, seorang pejabat Departemen Kehakiman yang berbicara dengan Reuters secara anonim mengatakan tidak ada cukup waktu untuk mendapatkan undang-undang semacam itu melalui parlemen sebelum pertemuan puncak.

"Belum ada keputusan tegas," ujar Zane Dangor, direktur jenderal departemen hubungan internasional, kepada Reuters.

Dia mengatakan para menteri yang ditugaskan untuk masalah ini akan segera bertemu untuk mempertimbangkan laporan yang menetapkan semua opsi.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Selasa bahwa Rusia akan mengambil bagian dalam KTT BRICS pada "tingkat yang tepat".

Dia menambahkan, Moskow mengharapkan negara-negara mitra seperti Afrika Selatan tidak dipandu oleh "keputusan ilegal" seperti surat perintah ICC.