Bayi 2 Tahun di Korea Utara Dipenjara Seumur Hidup karena Bawa Alkitab
Selasa, 30 Mei 2023 - 16:01 WIB
loading...
Anak-anak Korea Utara berdiri setelah hujan salju di sepanjang tepi Sungai Yalu, dekat Sakchu, Korea Utara, 17 Desember 2014. Foto/REUTERS/Jacky Chen
A
A
A
PYONGYANG - Seorang bayi di Korea Utara (Korut) yang berusia dua tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah para pejabat menemukan Alkitab milik orang tua balita itu.
Hukuman ini diterapkan ketika rezim totaliter Korut terus "mengeksekusi" dan "menyiksa" para penganut agama.
Sebanyak 70.000 orang Kristen dipenjarakan di Korea Utara, menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional terbaru oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS).
Temuan tersebut menggarisbawahi tindakan hukuman brutal yang secara rutin dilakukan oleh Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.
Orang yang tertangkap membawa salinan Alkitab di Korea Utara menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan satu keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka dan kepemilikan Alkitab oleh orang tua mereka.
Seluruh keluarga, termasuk bayi berusia dua tahun, dijatuhi hukuman seumur hidup di kamp penjara.
“Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (di DPRK) juga terus ditolak, tanpa ada sistem kepercayaan alternatif yang ditoleransi oleh pihak berwenang,” papar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Juli lalu.
Baca juga: Dianggap Satu-satunya Cara, Rusia Didorong Caplok Kharkov untuk Cegah Serangan Ukraina
Guerres menulis bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan hak asasi manusia tahun 2014, yang menemukan pihak berwenang “hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama” dan menemukan pemerintah sering melanggar hak asasi manusia yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan tahun 2022 menemukan, “Pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menyiksa, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka.”
Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 juga mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi tersebut, mendorong Departemen Luar Negeri untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok hak asasi manusia, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan.
Meski sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, mereka beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing, menurut para pejabat.
Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban.
Dari para korban yang diwawancarai, 150 orang menganut Shamanisme, 91 orang menganut agama Kristen, satu orang Cheondoisme, dan satu orang menganut kepercayaan lainnya.
Usia para korban berkisar dari hanya dua tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan.
Laporan tersebut menemukan pemerintah Korea Utara menuduh individu itu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di China, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama, dan berbagi keyakinan agama.
Akibatnya, orang-orang ditangkap, ditahan, kerja paksa dan disiksa.
Banyak juga yang ditolak pengadilan yang adil dan menjadi sasaran kekerasan seksual dan eksekusi publik.
Seorang pembelot memberi tahu Korea Future bahwa pihak berwenang memukuli penganut Kristen dan Shamanic dalam tahanan, memberi mereka makanan yang terkontaminasi, dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang.
Yang lain mengatakan pada tahun 2002, pejabat menolak memberi makanan seorang pria Kristen, menyebabkan dia meninggal dalam waktu tiga hari.
Seorang tahanan yang dibebaskan pada tahun 2020 mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa pihak berwenang memperlakukan orang Kristen dengan perlakuan paling keras dan pihak berwenang pernah memaksa mereka berdiri selama 40 hari berturut-turut, menyebabkan narapidana kehilangan kemampuan untuk duduk.
Umat Kristiani dianggap sebagai anak tangga terendah dalam masyarakat Korea Utara dan terus-menerus “rentan dan dalam bahaya,” menurut laporan tersebut.
Hukuman ini diterapkan ketika rezim totaliter Korut terus "mengeksekusi" dan "menyiksa" para penganut agama.
Sebanyak 70.000 orang Kristen dipenjarakan di Korea Utara, menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional terbaru oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS).
Temuan tersebut menggarisbawahi tindakan hukuman brutal yang secara rutin dilakukan oleh Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.
Orang yang tertangkap membawa salinan Alkitab di Korea Utara menghadapi hukuman mati, sementara keluarga mereka, termasuk anak-anak, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Laporan tersebut menyoroti pemenjaraan satu keluarga pada tahun 2009 berdasarkan praktik keagamaan mereka dan kepemilikan Alkitab oleh orang tua mereka.
Seluruh keluarga, termasuk bayi berusia dua tahun, dijatuhi hukuman seumur hidup di kamp penjara.
“Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (di DPRK) juga terus ditolak, tanpa ada sistem kepercayaan alternatif yang ditoleransi oleh pihak berwenang,” papar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Juli lalu.
Baca juga: Dianggap Satu-satunya Cara, Rusia Didorong Caplok Kharkov untuk Cegah Serangan Ukraina
Guerres menulis bagaimana situasi di Korea Utara tidak berubah sejak laporan hak asasi manusia tahun 2014, yang menemukan pihak berwenang “hampir sepenuhnya menyangkal hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama” dan menemukan pemerintah sering melanggar hak asasi manusia yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Laporan tahun 2022 menemukan, “Pemerintah Korea Utara terus mengeksekusi, menyiksa, menangkap, dan menyiksa orang secara fisik karena kegiatan keagamaan mereka.”
Pembatasan perjalanan akibat pandemi COVID-19 juga mengurangi informasi yang tersedia tentang kondisi tersebut, mendorong Departemen Luar Negeri untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok hak asasi manusia, dan PBB untuk mengonfirmasi klaim pelecehan.
Meski sejumlah kecil lembaga keagamaan yang terdaftar secara resmi ada di Korea Utara, termasuk gereja, mereka beroperasi di bawah kontrol negara yang ketat dan sebagian besar berfungsi sebagai pajangan bagi turis asing, menurut para pejabat.
Pada Oktober 2021, LSM Korea Future merilis laporan yang merinci pelanggaran kebebasan beragama setelah mewawancarai 244 korban.
Dari para korban yang diwawancarai, 150 orang menganut Shamanisme, 91 orang menganut agama Kristen, satu orang Cheondoisme, dan satu orang menganut kepercayaan lainnya.
Usia para korban berkisar dari hanya dua tahun hingga lebih dari 80 tahun dan wanita serta anak perempuan merupakan lebih dari 70% dari korban yang didokumentasikan.
Laporan tersebut menemukan pemerintah Korea Utara menuduh individu itu terlibat dalam praktik keagamaan, melakukan kegiatan keagamaan di China, memiliki barang-barang keagamaan, melakukan kontak dengan orang beragama, dan berbagi keyakinan agama.
Akibatnya, orang-orang ditangkap, ditahan, kerja paksa dan disiksa.
Banyak juga yang ditolak pengadilan yang adil dan menjadi sasaran kekerasan seksual dan eksekusi publik.
Seorang pembelot memberi tahu Korea Future bahwa pihak berwenang memukuli penganut Kristen dan Shamanic dalam tahanan, memberi mereka makanan yang terkontaminasi, dan mengeksekusi mereka secara sewenang-wenang.
Yang lain mengatakan pada tahun 2002, pejabat menolak memberi makanan seorang pria Kristen, menyebabkan dia meninggal dalam waktu tiga hari.
Seorang tahanan yang dibebaskan pada tahun 2020 mengatakan kepada Radio Free Asia (RFA) bahwa pihak berwenang memperlakukan orang Kristen dengan perlakuan paling keras dan pihak berwenang pernah memaksa mereka berdiri selama 40 hari berturut-turut, menyebabkan narapidana kehilangan kemampuan untuk duduk.
Umat Kristiani dianggap sebagai anak tangga terendah dalam masyarakat Korea Utara dan terus-menerus “rentan dan dalam bahaya,” menurut laporan tersebut.
(sya)
Lihat Juga :
