Pakistan Pertimbangkan Larang Partai Mantan PM Imran Khan

ISLAMABAD - Pakistan sedang mempertimbangkan melarang partai mantan Perdana Menteri (PM) Imran Khan karena menyerang negara.

Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif mengungkapkan hal itu pada Rabu (24/5/2023).

Keputusan ini kemungkinan akan membuat marah para pendukungnya dan memperburuk konfrontasinya dengan militer.

Mantan bintang kriket itu terlibat dalam fase kritis terbaru dari persaingan puluhan tahun antara politisi sipil dan militer yang kuat. Militer telah memerintah secara langsung atau mengawasi pemerintah sepanjang sejarah Pakistan.

Pertikaian itu telah menimbulkan protes luas oleh para pendukung Khan, menimbulkan ketakutan baru tentang stabilitas negara bersenjata nuklir itu saat Pakistan berjuang melawan krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dasawarsa.



Menteri Pertahanan Khawaja Asif mengatakan kepada wartawan bahwa Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin Khan telah menyerang "dasar negara," yang tidak dapat ditoleransi.

“Sedang dipertimbangkan untuk melarang PTI,” ujar dia.

Dia menambahkan parlemen harus memberikan persetujuan akhir atas keputusan pemerintah untuk melarang partai tersebut.

Menteri tersebut merujuk pada protes para pendukung Khan, yang bulan ini menyerang instalasi militer, termasuk markas tentara, dan gedung-gedung pemerintah.

Pengacara Partai PTI Ali Zafar mengatakan langkah seperti itu akan digugat di pengadilan. Dia mengatakan seluruh pihak tidak dapat disalahkan atas tindakan yang dilakukan oleh individu.

Khan menjadi perdana menteri pada 2018 dengan dukungan diam-diam dari militer, meskipun kedua belah pihak membantahnya saat itu.

Militer melihat Khan, dengan agenda nasionalisnya yang konservatif, lebih mungkin memastikan perlindungan kepentingannya.

Tetapi Khan kemudian berselisih dengan para jenderal setelah terlihat mencoba ikut campur dalam promosi utama di bidang keamanan, dan dia digulingkan sebagai perdana menteri setelah kehilangan mosi percaya pada tahun 2022.

Khan (70) sejak saat itu berkampanye untuk pemilihan umum cepat, mengumpulkan pendukung di seluruh negeri.

Tetapi perdana menteri yang menggantikannya, Shahbaz Sharif, telah menolak panggilan untuk pemilihan sebelum pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini.

Khan juga menghadapi dakwaan korupsi yang dianggapnya direkayasa dalam upaya mengeluarkannya dari politik.

Khan ditahan pada 9 Mei sehubungan dengan dakwaan tersebut, memicu protes dari para pendukungnya dan serangan mereka terhadap fasilitas militer. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Penyidik antikorupsi menginterogasinya sekitar tiga jam pada Selasa.