Sekjen PBB: Dunia Gagal Lindungi Warga Sipil yang Terjebak Konflik

NEW YORK - Dunia gagal melindungi warga sipil karena jumlah orang yang terjebak dalam konflik dan gempa susulan kemanusiaan meroket tahun lalu. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

Pada tahun 2022, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghitung peningkatan 53 persen kematian warga sipil dibandingkan tahun sebelumnya, dengan hampir 17.000 kematian warga sipil tercatat dalam 12 konflik.

"Dunia gagal memenuhi komitmennya untuk melindungi warga sipil; komitmen yang diabadikan dalam hukum kemanusiaan internasional," Guterres memperingatkan Dewan Keamanan PBB, mengutip kematian warga sipil di Ukraina dan Sudan, sekolah hancur di Ethiopia dan kerusakan infrastruktur air di Suriah.

Guterres, yang duduk di sebelah duta besar Rusia Vasily Nebenzya, mengatakan penelitian PBB tentang perlakuan terhadap warga sipil di zona perang menunjukkan 94 persen korban "senjata peledak" di daerah berpenduduk adalah warga sipil tahun lalu, sementara lebih dari 117 juta orang menghadapi kelaparan akut terutama karena perang dan ketidakamanan.

Di Ukraina saja, yang telah berjuang melawan invasi Rusia selama lebih dari setahun, PBB mencatat hampir 8.000 kematian warga sipil dan lebih dari 12.500 cedera, meskipun menambahkan bahwa angka sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.



"Di seluruh dunia, jumlah pengungsi yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia dan penganiayaan telah mencapai 100 juta," tambah Sekjen PBB.

"Warga sipil sudah terlalu lama menderita akibat mematikan dari konflik bersenjata," kata Guterres.

"Sudah saatnya kita memenuhi janji kita untuk melindungi mereka," ujarnya seperti dikutip dari France 24, Rabu (24/5/2023).

Juga berbicara di depan Dewan Keamanan adalah Mirjana Spoljaric, presiden Komite Palang Merah Internasional.

"Ketika kita bertemu, tak terhitung warga sipil dalam konflik di seluruh dunia sedang mengalami neraka hidup," kata Spoljaric mengatakan kepada para anggota DK PBB.

"Setiap saat, rudal berikutnya dapat melenyapkan rumah mereka, sekolah mereka, klinik mereka dan semua orang di dalamnya," imbuhnya.



"Setiap minggu, mereka mungkin kehabisan makanan atau obat-obatan," ucapnya.

Alain Berset, Presiden Swiss yang menjabat presiden bergilir DK PBB pada Mei, mengatakan bahwa semua pihak yang berkonflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional.

"Konflik adalah pendorong utama kelaparan," katanya. "Semakin banyak orang menghadapi kerawanan pangan akut," dengan sebagian besar terkonsentrasi di zona konflik seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan dan Sahel, "atau dalam konteks lain di mana kekerasan mewabah, seperti Haiti."

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Riviere menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina dan oleh kelompok tentara bayaran Rusia Wagner di Republik Afrika Tengah dan Mali.

"Peningkatan jumlah warga sipil yang tewas dalam konflik bersenjata tahun lalu sangat meresahkan," tambahnya.