Tony Blair Berulang Kali Diberitahu Menginvasi Irak Ilegal tapi Tetap Memerintahkannya

LONDON - Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair memerintahkan invasi ke Irak tahun 1998 meskipun berulang kali diberitahu bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum. Itu terungkap dalam dokumen yang diterbitkan oleh Declassified UK pada hari Senin (17/4/2023).

Blair saat itu mengikuti pola yang sama—bersikeras bahwa aksi militer ilegal adalah legal—ketika Inggris menginvasi Irak pada tahun 2003.

AS dan Inggris melancarkan kampanye pengeboman empat hari terhadap Irak pada Desember 1998, setelah Presiden Amerika Serikat (AS) saat itu Bill Clinton menuduh Presiden Saddam Hussein melanggar komitmen kepada PBB dan mengembangkan senjata pemusnah massal. Sebanyak 1.400 tentara Irak tewas dalam serangan di sekitar 100 fasilitas militer.

Menjelang pengeboman, Blair berulang kali diberitahu oleh penasihatnya bahwa menggunakan kekuatan terhadap Irak akan menjadi ilegal tanpa resolusi dari Dewan Keamanan PBB, menurut dokumen dari Arsip Nasional yang dikutip oleh Declassified UK—sebuah outlet investigasi yang berfokus pada badan militer dan intelijen Inggris.



Jaksa Agung John Morris dilaporkan sudah memberi tahu Blair pada November 1997 bahwa mendapatkan pernyataan dari Dewan Keamanan PBB akan menjadi "prasyarat penting" untuk tindakan militer.

Sementara itu, sekretaris pribadi Blair, John Holmes, memberi tahu sang perdana menteri saat itu bahwa pejabat hukum Inggris dan Menteri Luar Negeri Robin Cook memiliki masalah serius tentang penggunaan kekuatan kecuali Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Irak berada dalam "pelanggaran material" dari resolusi sebelumnya.

Ketika petugas hukum menolak untuk memberi wewenang kepada militer untuk menyusun rencana penargetan, Blair dilaporkan menulis kepada Holmes, menyatakan bahwa menurutnya argumen mereka "tidak meyakinkan".

Blair terus-menerus menerima peringatan sepanjang tahun 1998, menurut laporan Declassified UK, di mana sekretaris pribadi Cook menulis kepada Holmes pada bulan Februari untuk memperingatkan bahwa "implikasi negatif untuk dukungan internasional jika kita melakukan aksi militer tanpa resolusi baru akan menjadi serius."

Ketika Blair mengumumkan aksi militer kepada Parlemen pada bulan November, dia menyatakan: "Saya tidak ragu bahwa kami memiliki otoritas hukum yang tepat, seperti yang terkandung dalam dokumen resolusi Dewan Keamanan [PBB] berturut-turut."

Para pejabat Inggris mengeklaim bahwa resolusi tahun 1990 yang mengizinkan anggota PBB untuk memaksa tentara Saddam Hussein keluar dari Kuwait memberi mereka izin untuk campur tangan lagi di Irak, sebuah argumen yang hanya didukung oleh AS, Jepang, dan Portugal.

Menurut dokumen tersebut, Blair melihat pengeboman Irak sebagai hal yang penting untuk mempertahankan hubungan dekatnya dengan Clinton.

Dalam pertemuan dengan para penasihat pada bulan November, dia mengatakan bahwa kegagalan untuk campur tangan akan menyebabkan "kerusakan ekstrem" pada hubungan AS-Inggris.

Pada hari yang sama, bahkan ketika pembantunya sendiri menyatakan bahwa intervensi itu ilegal, Blair mengatakan kepada Clinton: "AS dapat mengandalkan dukungan kami."

Lima tahun kemudian, Blair menemukan dirinya dalam situasi yang sama, ketika dia dengan salah mengeklaim bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal dan meminta resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya untuk membenarkan penyerangan ke Irak.

Sekali lagi, Blair diperingatkan oleh jaksa agungnya bahwa tindakan militer akan melanggar hukum internasional, dan lagi-lagi dia terus maju.

Lebih dari satu dekade kemudian, penyelidikan publik menemukan bahwa kasus hukum untuk invasi itu "jauh dari memuaskan", sementara Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, sejak awal menyatakan bahwa perang itu ilegal.