Politisi Jepang Usulkan Tempat Perlindungan Bom Baru

TOKYO - Jepang dapat meloloskan undang-undang yang memfasilitasi peluncuran tempat perlindungan bom paling cepat tahun fiskal berikutnya.

Hal itu diungkapkan Keiji Furuya, anggota Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang.

“Jepang tidak terlibat dalam perang selama 77 tahun, tetapi apa yang kita terima sejak saat itu tidak lagi berlaku,” ujar Furuya, mantan kepala Komisi Keamanan Publik Nasional dan wakil pemimpin sekelompok anggota parlemen yang melobi untuk tindakan tersebut.

Dia menjelaskan hal itu dalam wawancara dengan Bloomberg News yang diterbitkan pada Selasa (4/4/2023). “Dunia telah banyak berubah,” papar Furuya.



Hanya 4% dari situs yang ditunjuk sebagai tempat perlindungan bom di Jepang terletak di bawah tanah, menurut Kyodo News.

Menurut Furuya, rancangan undang-undang yang menguraikan jadwal penyediaan tempat perlindungan dapat disahkan paling cepat tahun anggaran berikutnya.

Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Tokyo dan Beijing, serta antara Beijing dan Amerika Serikat (AS), sekutu Jepang.

Tahun lalu, Jepang menyampaikan protes diplomatik ke China setelah mengklaim beberapa rudal balistik yang ditembakkan oleh militer China selama latihan di sekitar Taiwan jatuh di perairan zona ekonomi eksklusif Jepang.

Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada saat itu bahwa latihan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum internasional.

Korea Utara secara drastis menggenjot uji coba rudal pada tahun 2022, dengan beberapa proyektil mendarat di dekat wilayah Jepang.

Pyongyang telah menyatakan tes tersebut merupakan tanggapan atas latihan bersama AS-Korea Selatan.

Pada Februari, legislator Jepang menyetujui rekor anggaran pertahanan USD50 miliar, mengutip tantangan keamanan baru.

Pemerintah juga telah merevisi strategi keamanan nasional negara tersebut untuk memasukkan perolehan “kemampuan serangan balik” dengan tujuan mencegah serangan musuh.

Menyusul pertemuan di bulan Januari, para pejabat AS dan Jepang berjanji meningkatkan latihan militer dan meningkatkan kerja sama pertahanan.

Tokyo dan Washington secara teratur melakukan latihan angkatan laut dan darat, termasuk manuver yang berfokus pada serangan amfibi dan perang anti-kapal selam.