Mengapa Rusia Banyak Mendapat Sanksi Internasional, Sedangkan Israel Tidak?
loading...
A
A
A
MOSKOW - Setahun terlibat perang dengan Ukraina, Rusia sudah mendapat banyak sanksi dari Barat sejak awal. Uni Eropa (UE) menerapkan sanksi terhadap Rusia berupa tindak pembatasan, sanksi ekonomi, dan tindakan visa.
Sanksi ekonomi adalah hal yang paling disoroti dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat kepada Rusia. Secara efektif, sanksi ini bisa menghentikan kemampuan Rusia untuk melanjutkan agresi.
Sementara itu, sanksi individu menargetkan mereka yang terlibat dalam invasi ke Ukraina. Lebih detail, UE menyatakan bahwa sanksi individu dijatuhkan untuk orang yang mendukung, melakukan tindakan berakibat pada kerusakan integritas teritorial, dan orang yang membiayai.
Beberapa pihak yang disanksi oleh UE adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, eks Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, anggota Dewan Keamanan Nasonal, pajabat tinggi dan personel militer, anggota Dewan Federasi Rusia, dan masih banyak lainnya.
Pada ranah ekonomi, UE melakukan pembatasan atas akses layanan modal, pasar, dan keuangan. Selain itu, banyak negara yang juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Deretan negara tersebut di antaranya Inggris, Jepang, Kanada, Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat (AS).
Presiden AS Joe Biden memutus koneksi ke sistem keuangan AS bagi Sberbank, yang merupakan lembaga keuangan terbesar milik Rusia.
Bukan hanya untuk Sberbank, pemutusan itu juga dilakukan terhadap 25 anak usahanya. Selanjutnya, Biden juga membekukan aset dan melarang masyarakatnya untuk berurusan dengan lembaga keuangan Rusia.
Melihat sederet sanksi tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel tidak diberikan sanksi serupa atau bahkan lebih parah?
Padahal, Israel sudah menyerang dan menjajah Palestina sejak tahun 1948, serta melakukan beragam tindak kejahatan hingga saat ini.
Analisa singkatnya adalah karena Israel merupakan sahabat dekat AS, sedangkan Rusia merupakan “saingan” AS dalam unjuk kekuatan.
Fakta tersebut dibuktikan dengan data yang disajikan oleh Al Jazeera, di mana AS sudah memveto setidaknya 53 resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB yang mengkritik Israel, sejak tahun 1972.
Pada tahun 2021, AS bahkan memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal itu memberikan sinyal bahwa AS terus melindungi Israel.
Dengan adanya dukungan kuat itu, berbagai pengamat menilai tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel.
Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, AS sangat melindungi Ukraina. Ukraina diketahui sebagai sekutu NATO, yang notabene diinisiasi oleh AS dan dibentuk di Washington DC.
Di sisi lain, Rusia tidak menghendaki Ukraina bergabung dengan NATO karena akan mengancam keamanan domestiknya. Sebab, kedua negara ini memiliki garis perbatasan yang panjang dan bisa membahayakan Rusia.
Persaingan antara AS dan Rusia sendiri sudah terlihat pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Moskow dan Washington memperebutkan pengaruh liberal (dikenal sebagai blok Barat) serta komunisnya (dikenal dengan blok Timur) kepada negara-negara sekutu. Meskipun ketegangan ini patah kala Uni Soviet runtuh tahun 1991.
Sanksi ekonomi adalah hal yang paling disoroti dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat kepada Rusia. Secara efektif, sanksi ini bisa menghentikan kemampuan Rusia untuk melanjutkan agresi.
Sementara itu, sanksi individu menargetkan mereka yang terlibat dalam invasi ke Ukraina. Lebih detail, UE menyatakan bahwa sanksi individu dijatuhkan untuk orang yang mendukung, melakukan tindakan berakibat pada kerusakan integritas teritorial, dan orang yang membiayai.
Beberapa pihak yang disanksi oleh UE adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, eks Presiden Ukraina Viktor Yanukovych, anggota Dewan Keamanan Nasonal, pajabat tinggi dan personel militer, anggota Dewan Federasi Rusia, dan masih banyak lainnya.
Pada ranah ekonomi, UE melakukan pembatasan atas akses layanan modal, pasar, dan keuangan. Selain itu, banyak negara yang juga menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Deretan negara tersebut di antaranya Inggris, Jepang, Kanada, Singapura, Swiss, dan Amerika Serikat (AS).
Presiden AS Joe Biden memutus koneksi ke sistem keuangan AS bagi Sberbank, yang merupakan lembaga keuangan terbesar milik Rusia.
Bukan hanya untuk Sberbank, pemutusan itu juga dilakukan terhadap 25 anak usahanya. Selanjutnya, Biden juga membekukan aset dan melarang masyarakatnya untuk berurusan dengan lembaga keuangan Rusia.
Melihat sederet sanksi tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan mengapa Israel tidak diberikan sanksi serupa atau bahkan lebih parah?
Padahal, Israel sudah menyerang dan menjajah Palestina sejak tahun 1948, serta melakukan beragam tindak kejahatan hingga saat ini.
Analisa singkatnya adalah karena Israel merupakan sahabat dekat AS, sedangkan Rusia merupakan “saingan” AS dalam unjuk kekuatan.
Fakta tersebut dibuktikan dengan data yang disajikan oleh Al Jazeera, di mana AS sudah memveto setidaknya 53 resolusi DK (Dewan Keamanan) PBB yang mengkritik Israel, sejak tahun 1972.
Pada tahun 2021, AS bahkan memblokir pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Hal itu memberikan sinyal bahwa AS terus melindungi Israel.
Dengan adanya dukungan kuat itu, berbagai pengamat menilai tidak adanya keseimbangan kekuatan antara Palestina dan Israel.
Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, AS sangat melindungi Ukraina. Ukraina diketahui sebagai sekutu NATO, yang notabene diinisiasi oleh AS dan dibentuk di Washington DC.
Di sisi lain, Rusia tidak menghendaki Ukraina bergabung dengan NATO karena akan mengancam keamanan domestiknya. Sebab, kedua negara ini memiliki garis perbatasan yang panjang dan bisa membahayakan Rusia.
Persaingan antara AS dan Rusia sendiri sudah terlihat pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Moskow dan Washington memperebutkan pengaruh liberal (dikenal sebagai blok Barat) serta komunisnya (dikenal dengan blok Timur) kepada negara-negara sekutu. Meskipun ketegangan ini patah kala Uni Soviet runtuh tahun 1991.
(sya)