Presiden Serbia Kritik Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Putin

BELGRADE - Mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk Presiden Rusia Vladimir Putin akan memiliki konsekuensi negatif dan hanya akan memperpanjang perang di Ukraina . Hal itu diungkapkan Presiden Serbia , Aleksandar Vucic, Minggu (19/3/2023).

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah untuk pemimpin Rusia pada Jumat (17/3/2023), menuduhnya melakukan kejahatan perang. ICC menuduh Putin memikul tanggung jawab pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina selama invasi besar-besaran Rusia terhadap tetangganya yang dimulai hampir 13 bulan lalu.



Vucic, yang di masa lalu membual tentang hubungan pribadinya dengan pemimpin Rusia, mengkritik keputusan pengadilan internasional tersebut.

“Saya pikir mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin, untuk tidak masuk ke masalah hukum, akan memiliki konsekuensi politik yang buruk dan mengatakan bahwa ada keengganan besar untuk berbicara tentang perdamaian (dan) tentang gencatan senjata” di Ukraina, kata Vucic kepada wartawan di Beograd.

"Pertanyaan saya adalah sekarang Anda telah menuduhnya melakukan kejahatan perang terbesar, dengan siapa Anda akan berbicara sekarang?" lanjut Vucic, seperti dkutip dari AP.



"Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Rusia dapat dikalahkan dalam sebulan, tiga bulan, atau setahun?" dia bertanya. "Tidak ada keraguan bahwa tujuan dari mereka yang melakukan ini adalah untuk mempersulit komunikasi Putin, sehingga setiap orang yang berbicara dengannya sadar bahwa dia dituduh melakukan kejahatan perang," ungkapnya.

Ditanya apakah Putin akan ditangkap jika dia datang ke Serbia, Vucic mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan yang tidak ada gunanya, karena jelas selama konflik (di Ukraina) berlanjut, Putin tidak punya tempat tujuan.

Meskipun Serbia mencari keanggotaan Uni Eropa, Serbia tetap menjalin hubungan dekat dengan Rusia dan merupakan satu-satunya negara Eropa yang menolak untuk bergabung dalam sanksi internasional terhadap Moskow.



Vucic, penentang kuat pengadilan kejahatan perang internasional, adalah pejabat tinggi partai ultranasionalis yang pemimpinnya Vojislav Seselj dan beberapa anggota lainnya berakhir di pengadilan kejahatan perang internasional atas persidangan atas kejahatan yang mereka lakukan selama perang pada 1990-an.

Pada akhir 1990-an, Vucic menjadi menteri informasi dalam pemerintahan Presiden Serbia Slobodan Milosevic selama perang di Kosovo, di mana pasukan Serbia dituduh melakukan berbagai kejahatan perang yang dilakukan terhadap separatis Albania Kosovo.