Langkah China Damaikan Arab Saudi dan Iran Ubah Timur Tengah, AS Terpukul

Fomenko menjelaskan, para penentang agenda AS termasuk rezim Arabis revolusioner, seperti Pemimpin Irak Saddam Hussein dan Presiden Suriah Bashar Assad, kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS, dan tentu saja Republik Islam Iran pasca-1979.

Setelah AS menyerah pada upayanya yang gagal untuk menggulingkan Assad, para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk fokus pada Teheran, merobek partisipasi AS dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan memberlakukan rezim sanksi yang melumpuhkan.

Sebagai pembalasan, Iran telah mengobarkan serangkaian konflik proksi terhadap mitra AS di wilayah tersebut, terutama membantu Houthi di Yaman melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi, yang telah mengawasi pengeboman karpet di wilayah yang diduduki.

Kebijakan China di Timur Tengah

Berbeda dengan Amerika Serikat, kebijakan China di Timur Tengah bersifat non-intervensi, dan mengambil sikap netral dalam konflik regional, dengan mengambil sikap menghormati kedaulatan nasional.

Namun, ini tidak berarti Beijing tidak memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Ketika tumbuh dan berkembang di dalam negeri, kebutuhan China akan akses yang aman ke sumber daya energi telah meningkat, mendorongnya pada langkah diplomatik untuk membangun hubungan baik dengan setiap negara di kawasan, dan ini semakin cepat karena AS telah mendorong untuk mengisolasi China dari Barat.

Terlepas dari perebutan kekuasaan intra-regional, dalam dua tahun terakhir, Beijing mengumumkan kemitraan strategis dengan Iran dan Negara-negara Teluk.

Multipolaritas

Karena China tidak memiliki jejak atau kepentingan militer yang sama di Timur Tengah seperti AS, banyak analis meremehkan kemampuan Beijing untuk secara serius bertindak sebagai mediator diplomatik di wilayah tersebut.

Mereka percaya bahwa upayanya membangun hubungan baik dengan semua orang terlalu tipis. Namun, kesepakatan Saudi-Iran menunjukkan asumsi ini salah. Tapi bagaimana itu bisa terjadi?

“Pertama, perlu dicatat bahwa Negara-negara Teluk bukanlah sekutu nilai bagi AS seperti halnya negara-negara Eropa, dan tidak berkewajiban secara moral untuk mengikuti tujuan Amerika,” ungkap Fomenko.

“Sebaliknya, mereka adalah monarki yang mementingkan diri sendiri dengan ideologi dan sistem nilai yang sangat berbeda (Islam Wahabi yang ketat) dan telah melihat AS sebagai pelindung dalam menjamin kepentingan ekonomi dan keamanan mereka (minyak untuk senjata). Ini bukan perkawinan, hanya bisnis,” papar dia.

Dia menjelaskan, “Harus dipahami bahwa dunia telah berubah dengan cara yang sekarang membuat negara-negara ini merasa bahwa dominasi AS yang tak tertandingi, yang merupakan tujuan kebijakan luar negerinya yang tegas, tidak lagi menjadi kepentingan terbaik mereka.”

“Mereka telah menemukan mitra baru yang lebih besar di Beijing yang tidak hanya dapat membeli lebih banyak minyak mereka, tetapi juga tidak memiliki doktrin kebijakan luar negeri yang didasarkan pada penginjilan ideologinya atau menciptakan perang di seluruh wilayah,” ujar dia.