Langkah China Damaikan Arab Saudi dan Iran Ubah Timur Tengah, AS Terpukul

RIYADH - Pekan lalu, Arab Saudi dan Iran mengumumkan kesepakatan penting, yang ditengahi oleh China di Beijing, untuk secara resmi memulihkan hubungan diplomatik.

Perjanjian tersebut melihat dua musuh bebuyutan sektarian di Timur Tengah setuju mengesampingkan perbedaan mereka dan untuk menormalkan hubungan.

Itu adalah kesepakatan pertama dari jenisnya yang diawasi oleh China, membingkai Beijing sebagai pembawa damai.

Langkah China menunjukkan komitmennya memiliki hubungan baik dengan setiap negara di kawasan ini tidak hanya berdasarkan retorika tetapi juga substansi aktual.

Beberapa orang menggambarkannya sebagai tanda "tatanan global yang berubah".

“Sederhananya, itu adalah berita buruk bagi Amerika Serikat dan memberikan pukulan besar terhadap pengaruh geopolitik yang hampir tak terbatas yang telah lama dipegang Washington atas kawasan itu melalui hubungan strategisnya dengan negara-negara seperti Arab Saudi,” ungkap pengamat politik Timur Fomenko pada RT.com.

Menurut Fomenko, perkembangan itu secara efektif menghancurkan kampanye yang dipimpin AS untuk menekan dan mengisolasi Iran dan menghalangi upaya Amerika membentuk politik regional yang menguntungkan Israel melalui Abraham Accords.

Tidak mengherankan jika media Barat menyebut kesepakatan yang ditengahi China sebagai “tantangan” bagi tatanan internasional, tetapi tatanan apakah itu? Kemampuan AS mendominasi Timur Tengah? Mungkin menjadi perantara perdamaian adalah hal yang baik.

Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah

“Sejak runtuhnya kekaisaran kolonial Eropa, Amerika Serikat menjadi satu-satunya hegemon militer di Timur Tengah, menggunakan jaringan kemitraan dari Israel hingga Negara-negara Teluk untuk mempertahankan dominasi atas wilayah tersebut dan memungkinkan AS untuk mengeksploitasi sumber daya energinya,” ungkap Fomenko.

Menurut Fomenko, untuk mempertahankan posisi ini, AS telah lama membutuhkan musuh untuk melanggengkan dilema keamanan yang sedang berlangsung dan memaksakan ketergantungan padanya sebagai penjamin keamanan, yang juga bermanfaat bagi kompleks industri militer AS.

“Kebijakan-kebijakan ini telah mengumpulkan perang, pemberontakan, dan upaya perubahan rezim selama puluhan tahun,” ujar dia.

Fomenko menjelaskan, para penentang agenda AS termasuk rezim Arabis revolusioner, seperti Pemimpin Irak Saddam Hussein dan Presiden Suriah Bashar Assad, kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan ISIS, dan tentu saja Republik Islam Iran pasca-1979.

Setelah AS menyerah pada upayanya yang gagal untuk menggulingkan Assad, para pembuat kebijakan dalam pemerintahan Donald Trump memutuskan untuk fokus pada Teheran, merobek partisipasi AS dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dan memberlakukan rezim sanksi yang melumpuhkan.

Sebagai pembalasan, Iran telah mengobarkan serangkaian konflik proksi terhadap mitra AS di wilayah tersebut, terutama membantu Houthi di Yaman melawan pemerintah yang didukung Arab Saudi, yang telah mengawasi pengeboman karpet di wilayah yang diduduki.

Kebijakan China di Timur Tengah

Berbeda dengan Amerika Serikat, kebijakan China di Timur Tengah bersifat non-intervensi, dan mengambil sikap netral dalam konflik regional, dengan mengambil sikap menghormati kedaulatan nasional.

Namun, ini tidak berarti Beijing tidak memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Ketika tumbuh dan berkembang di dalam negeri, kebutuhan China akan akses yang aman ke sumber daya energi telah meningkat, mendorongnya pada langkah diplomatik untuk membangun hubungan baik dengan setiap negara di kawasan, dan ini semakin cepat karena AS telah mendorong untuk mengisolasi China dari Barat.

Terlepas dari perebutan kekuasaan intra-regional, dalam dua tahun terakhir, Beijing mengumumkan kemitraan strategis dengan Iran dan Negara-negara Teluk.

Multipolaritas

Karena China tidak memiliki jejak atau kepentingan militer yang sama di Timur Tengah seperti AS, banyak analis meremehkan kemampuan Beijing untuk secara serius bertindak sebagai mediator diplomatik di wilayah tersebut.

Mereka percaya bahwa upayanya membangun hubungan baik dengan semua orang terlalu tipis. Namun, kesepakatan Saudi-Iran menunjukkan asumsi ini salah. Tapi bagaimana itu bisa terjadi?

“Pertama, perlu dicatat bahwa Negara-negara Teluk bukanlah sekutu nilai bagi AS seperti halnya negara-negara Eropa, dan tidak berkewajiban secara moral untuk mengikuti tujuan Amerika,” ungkap Fomenko.

“Sebaliknya, mereka adalah monarki yang mementingkan diri sendiri dengan ideologi dan sistem nilai yang sangat berbeda (Islam Wahabi yang ketat) dan telah melihat AS sebagai pelindung dalam menjamin kepentingan ekonomi dan keamanan mereka (minyak untuk senjata). Ini bukan perkawinan, hanya bisnis,” papar dia.

Dia menjelaskan, “Harus dipahami bahwa dunia telah berubah dengan cara yang sekarang membuat negara-negara ini merasa bahwa dominasi AS yang tak tertandingi, yang merupakan tujuan kebijakan luar negerinya yang tegas, tidak lagi menjadi kepentingan terbaik mereka.”

“Mereka telah menemukan mitra baru yang lebih besar di Beijing yang tidak hanya dapat membeli lebih banyak minyak mereka, tetapi juga tidak memiliki doktrin kebijakan luar negeri yang didasarkan pada penginjilan ideologinya atau menciptakan perang di seluruh wilayah,” ujar dia.

Dengan demikian, ketika AS mengirimkan ultimatum ke Uni Emirat Arab bahwa mereka akan memblokir ekspor F-35 jika mereka tidak menjatuhkan Huawei dari jaringan 5G mereka, Abu Dhabi memberi tahu Washington ke mana harus pergi.

Fomenko menjelaskan, sementara pergeseran ini sudah berlangsung pada tahun 2022, peristiwa tahun lalu semakin memperburuknya ketika Negara-negara Teluk tiba-tiba mendapati AS menuntut agar mereka memihak dalam perang di Ukraina, yang tidak menjadi perhatian mereka, dan lebih buruk lagi, menuntut agar mereka mengkompromikan kepentingan ekonomi mereka sendiri agar sesuai dengan agenda sanksinya.

AS berselisih dengan OPEC, dan Arab Saudi secara terbuka menolak tuntutan Washington untuk meningkatkan produksi minyak.

Sementara itu, peristiwa tahun itu juga menguatkan Iran, yang tidak terpengaruh oleh tekanan AS, dan kembalinya Benjamin Netanyahu berkuasa di Israel memperburuk ketegangan Arab-Israel, merusak Persetujuan Abraham yang didukung AS, dan menghalangi kesediaan Arab Saudi untuk normalisasi dengan Israel.

Peristiwa ini pada akhirnya menciptakan ruang politik untuk rekonsiliasi diplomatik antara Arab Saudi dan Iran, yang didukung oleh China.

“Ini merupakan pukulan besar bagi kepentingan Amerika karena ini adalah kesepakatan besar Timur Tengah pertama yang ditengahi tanpa pengaruh Washington, dan kemudian melemahkan kebijakannya untuk menciptakan mesin perang abadi untuk melegitimasi jejaknya di wilayah tersebut dan pengaruhnya atas Negara-negara Arab,” ungkap Fomenko.

Ini juga menunjukkan bahwa kampanye AS untuk mencoba dan mengisolasi serta menghancurkan Iran telah gagal, dan Amerika Serikat tidak lagi memegang kekuasaan seperti dulu untuk mengisolasi negara-negara.

Jika AS bijaksana, mereka harus menggunakan perkembangan ini untuk memikirkan kembali pendekatannya ke Timur Tengah.

“Tetapi jika ada kebijakan lain yang harus diambil, lingkaran Washington kemungkinan akan terus berpikir bahwa setiap masalah adalah paku, dan diperlukan lebih banyak palu,” pungkas Fomenko.