Perdana Menteri Georgia Tuding Ukraina Kobarkan Kerusuhan

TBILISI - Perdana Menteri (PM) Georgia Irakli Garibashvili menuding Ukraina memiliki andil dalam kerusuhan terkait undang-undang agen asing yang kontroversial di Georgia.

Garibashvili mendesak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjaga negaranya sendiri daripada memicu kerusuhan di Georgia.

PM Garibashvili membuat pernyataan itu dalam wawancara panjang dengan saluran TV Imedi Georgia yang ditayangkan pada Minggu (12/3/2023).

Garibashvili mengutuk keras dukungan yang diungkapkan Zelensky terhadap para pengunjuk rasa, menuduhnya lagi mencoba membuka "front kedua" melawan Rusia di Georgia.



Awal pekan ini, Zelensky mengeluarkan pidato video kepada warga Georgia, yang menyatakan setiap orang Ukraina menginginkan sistem "demokratis" dan "kesuksesan Eropa" di negara tersebut.

“Eskalasi permusuhan yang lebih besar diperkirakan terjadi di Ukraina, dan banyak kekuatan eksternal tertarik untuk membuka 'front kedua' di tanah Georgia. Bagaimana lagi menjelaskan bahwa Presiden Ukraina Zelensky, selama konflik di negaranya, menemukan waktu untuk menyeru beberapa ribu peserta aksi destruktif di Georgia?” ujar Garibashvili bertanya-tanya.

Garibashvili mendesak pemimpin Ukraina itu untuk “(menjaga) dirinya sendiri dan negaranya” terlebih dahulu.

Selain itu, Garibashvili menuduh Kiev telah lama berusaha membuat Georgia tidak stabil, dengan upaya seperti itu tampaknya mendahului konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina.

Secara khusus, Garibashvili menyebut Kiev sengaja mengirim mantan presiden Georgia yang menjadi pejabat Ukraina Mikhail Saakashvili kembali ke negara asalnya pada Oktober 2021 untuk melakukan “kudeta”.

“Saakashvili sengaja dikirim, tujuan utamanya adalah melakukan kudeta di sini dan menyeret negara ke dalam perang pada waktu yang tepat. Kami tidak meragukannya hari ini,” tegas Garibashvili.

PM Georgia juga mengklaim "beberapa lusin" pejuang Georgia kembali dari Ukraina di tengah kerusuhan atas undang-undang agen asing dan mendesak mereka untuk tidak memiliki "ilusi" atas situasi di negara tersebut.

“Kami tahu jauh lebih banyak daripada yang dapat mereka bayangkan,” tegas dia memperingatkan.

Dia menambahkan tidak ada “front kedua” yang akan terwujud selama Partai Georgian Dream yang berkuasa tetap berkuasa.

Selama permusuhan yang sedang berlangsung dengan Rusia, para pejabat Ukraina telah berulang kali mengkritik Tbilisi atas sikap netralnya. Para pejabat Kiev mendesak Georgia membuka "front kedua" melawan Moskow.

Salah satu seruan semacam itu dibuat di awal konflik oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Alexey Danilov yang menuduh Georgia "berperilaku tidak tepat" pada saat itu.

Pejabat itu secara terbuka mengakui potensi konflik baru atas Ossetia Selatan dan Abkhazia, yang memisahkan diri dari Tbilisi pada 1990-an dan diakui sebagai negara merdeka oleh Rusia setelah perang 2008, “pasti akan membantu kami.”