Beograd: Kosovo Ingin Memulai Perang NATO-Serbia

BEOGRAD - Presiden Serbia Aleksandar Vucic menuduh otoritas etnis Albania di provinsi Kosovo yang memisahkan diri mencoba memprovokasi perang di mana NATO sekali lagi akan memihak mereka.

“Mereka ingin menyeret Serbia ke dalam konflik dengan NATO. Kurti ingin menjadi seperti (Volodymyr) Zelensky, dan saya akan menjadi semacam (Vladimir) Putin,” kata Vucic pada hari Jumat, mengacu pada Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti dan presiden Ukraina serta Rusia.

“Itu yang mereka kejar, apa yang telah mereka lakukan selama ini. Dan dalam hal ini, mereka mendapat dukungan dari sebagian besar komunitas internasional, karena (Kosovo) adalah anak mereka,” tambahnya seperti dikutip dari RT, Sabtu (11/3/2023).



Vucic mengomentari penangkapan seorang etnis Serbia baru-baru ini atas tuduhan "kejahatan perang" sejak konflik 1998-99, yang berakhir dengan pengeboman NATO terhadap Serbia atas nama separatis etnis Albania. Pemerintah sementara di Pristina mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan Barat, yang ditolak oleh Beograd.

“Mereka tidak menginginkan normalisasi, mereka ingin mempermalukan Serbia,” bantah Vucic.

“Tapi saya beritahu, itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada penghinaan, tidak ada penyerahan diri,” tegasnya.

Proposal untuk "normalisasi hubungan" antara Pristina dan Beograd, yang diumumkan bulan lalu oleh Uni Eropa (UE), merupakan pengakuan de facto atas provinsi yang memisahkan diri, yang akan memiliki hak untuk bergabung dengan NATO, UE, dan PBB. Vucic menegaskan dia tidak menandatangani apa pun dan tidak akan pernah menyetujui persyaratan itu.

"Kami sedang mempersiapkan pembicaraan pada Senin atau Selasa," katanya, mengacu pada pembicaraan yang disponsori UE di negara tetangga Makedonia Utara.



“Tapi tidak jelas bagi saya mengapa. Mereka mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan. Nah, mengapa kamu datang? Agar kami mengenali Kosovo?” tanyanya.

Vucic menegaskan bahwa sebelum hal lain terjadi, UE perlu menegakkan Perjanjian Brussel 2013, yang antara lain membayangkan otonomi politik bagi etnis Serbia di provinsi tersebut. Otoritas etnis Albania telah menolak untuk mengimplementasikan bagian dari kesepakatan itu selama sepuluh tahun sekarang, bersikeras itu bertentangan dengan 'konstitusi' Kosovo.

"Baik UE maupun AS tidak melakukan apa pun untuk memengaruhi Pristina agar berubah pikiran," kata Vucic.

Sebaliknya, UE baru saja memberikan perjalanan bebas visa Kosovo ke blok tersebut, sambil mengancam boikot ekonomi terhadap Serbia kecuali negara itu bergabung dengan sanksi Barat terhadap Rusia.