Dilakukan dengan E-Voting, Malaysia Siap Gelar Pemilu Sela
Jum'at, 17 Juli 2020 - 12:10 WIB
loading...
A
A
A
Seruan pemilu yang dipercepat diminta dari kubu lawan PM Muhyiddin dan pendukungnya. Banyak pihak mempertanyakan apakah dia mendapatkan mayoritas mutlak di parlemen untuk mendukung pemerintahannya. Muhyiddin dilantik menjadi PM kedelapan Malaysia pada 1 Maret lalu menyusul kekisruhan pemerintahan Pakatan Harapan (PH). (Lihat videonya: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)
Legitimasi Muhyiddin sebagai kepala pemerintahan Perikatan Nasional (PN) tetap menjadi perdebatan. Dalam penggulingan ketua parlemen beberapa waktu lalu, PN hanya memiliki 113 dari 222 suara, hanya lebih dua suara saja. Dengan dukungan tipis tersebut sebagai simbol bahwa PM Muhyiddin tidak bisa dimakzulkan.
Keberhasilan itu bisa melumpuhkan usaha oposisi untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin. “Pemungutan suara di parlemen menunjukkan, pemerintah Muhyiddin memiliki dukungan untuk tetap berkuasa. Mengganti ketua parlemen merupakan langkah penting karena ia yang memutuskan apakah sebuah mosi tidak percaya bisa diproses,” kata James Chin, Direktur Lembaga Kajian Asia, Universitas Tasmania, Australia.
Legitimasi Muhyiddin sejak lama dipersoalkan oposisi sejak dia dilantik 1 Maret lalu setelah sepekan terjadi krisis politik. Muhyiddin menarik partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), dari aliansi yang berkuasa, PH, sehingga memicu keruntuhan aliansi tersebut. Dia selanjutnya membentuk pemerintah berhaluan tengah dengan pihak oposisi, termasuk partainya mantan perdana menteri Najib Razak, yang sedang diadili atas serangkaian dakwaan korupsi. (Muh Shamil)
Legitimasi Muhyiddin sebagai kepala pemerintahan Perikatan Nasional (PN) tetap menjadi perdebatan. Dalam penggulingan ketua parlemen beberapa waktu lalu, PN hanya memiliki 113 dari 222 suara, hanya lebih dua suara saja. Dengan dukungan tipis tersebut sebagai simbol bahwa PM Muhyiddin tidak bisa dimakzulkan.
Keberhasilan itu bisa melumpuhkan usaha oposisi untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin. “Pemungutan suara di parlemen menunjukkan, pemerintah Muhyiddin memiliki dukungan untuk tetap berkuasa. Mengganti ketua parlemen merupakan langkah penting karena ia yang memutuskan apakah sebuah mosi tidak percaya bisa diproses,” kata James Chin, Direktur Lembaga Kajian Asia, Universitas Tasmania, Australia.
Legitimasi Muhyiddin sejak lama dipersoalkan oposisi sejak dia dilantik 1 Maret lalu setelah sepekan terjadi krisis politik. Muhyiddin menarik partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), dari aliansi yang berkuasa, PH, sehingga memicu keruntuhan aliansi tersebut. Dia selanjutnya membentuk pemerintah berhaluan tengah dengan pihak oposisi, termasuk partainya mantan perdana menteri Najib Razak, yang sedang diadili atas serangkaian dakwaan korupsi. (Muh Shamil)
(ysw)
Lihat Juga :
