Dilakukan dengan E-Voting, Malaysia Siap Gelar Pemilu Sela

KUALA LUMPUR - Komisi Pemilu Malaysia siap menggelar pemilu dalam waktu dekat. Pemilu itu direncanakan dengan e-voting untuk menjadi ujian bagi pemerintahan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin dalam memperkuat koalisinya.

Penegasan kesiapan pemilu tersebut ditegaskan oleh Menteri pada Departemen PM, Takiyuddin Hassan. Dia mengungkapkan, komisi pemilu juga meningkatkan prosedur kesehatan saat pelaksanaan pemilu. “E-voting akan dipertimbangkan selama pandemi,” kata Takiyuddin dilansir Channel News Asia. (Baca: Kurangi Asupan gula Anda dengan Empat Cara Berikut Ini)

Hassan mengungkapkan, pemerintah sedang mempersiapkan e-voting di mana adanya tantangan berkaitan dengan keamanan data dan anggaran pelaksanaan. “Komisi Pemilu tidak puas dengan aspek tersebut sehingga kita akan mengkaji hal itu lebih lanjut sebelum keputusan dibuat apakah akan diimplementasikan,” kata Takiyuddin.

Dia mengungkapkan, tantangan utama dalam pelaksanaan e-voting adalah legitimasi hasil pemilu. “Akibat berbagai tantangan itu, banyak negara akhirnya memilih kembali kepada metode pemilihan tradisional,” kata Takiyuddin. Dia mengungkapkan, tujuan utama pemilu adalah melanjutkan sistem pemilihan tradisional ketika menjamin proses pemilu sesuai dengan prosedur kesehatan yang diatur Kementerian Kesehatan. (Baca juga: Banjir Masih Genangi Kota Sorong hingga Jumat Pagi)

Mengenai metode pemungutan pemilu tradisional juga akan dilakukan penyesuaian. Takiyuddin mengungkapkan, komisi pemilu akan menambah jumlah tempat pemungutan suara di wilayah yang memiliki pemilih alam julah besar. “Itu akan memecah antrean para pemilih di distrik. Komisi pemilu akan terus memperbaharui daftar pemilih dari waktu ke waktu serta menghapus nama orang sudah meninggal atau kehilangan kewarganegaraan,” katanya. Dia juga menjamin bahwa seluruh proses pemilu akan berjalan lancar tanpa adanya kecurangan.

Seruan pemilu yang dipercepat diminta dari kubu lawan PM Muhyiddin dan pendukungnya. Banyak pihak mempertanyakan apakah dia mendapatkan mayoritas mutlak di parlemen untuk mendukung pemerintahannya. Muhyiddin dilantik menjadi PM kedelapan Malaysia pada 1 Maret lalu menyusul kekisruhan pemerintahan Pakatan Harapan (PH). (Lihat videonya: Heboh! Pedagang Angkringan Cantik di Sragen Bikin Pembeli Gagal Fokus)

Legitimasi Muhyiddin sebagai kepala pemerintahan Perikatan Nasional (PN) tetap menjadi perdebatan. Dalam penggulingan ketua parlemen beberapa waktu lalu, PN hanya memiliki 113 dari 222 suara, hanya lebih dua suara saja. Dengan dukungan tipis tersebut sebagai simbol bahwa PM Muhyiddin tidak bisa dimakzulkan.

Keberhasilan itu bisa melumpuhkan usaha oposisi untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin. “Pemungutan suara di parlemen menunjukkan, pemerintah Muhyiddin memiliki dukungan untuk tetap berkuasa. Mengganti ketua parlemen merupakan langkah penting karena ia yang memutuskan apakah sebuah mosi tidak percaya bisa diproses,” kata James Chin, Direktur Lembaga Kajian Asia, Universitas Tasmania, Australia.

Legitimasi Muhyiddin sejak lama dipersoalkan oposisi sejak dia dilantik 1 Maret lalu setelah sepekan terjadi krisis politik. Muhyiddin menarik partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), dari aliansi yang berkuasa, PH, sehingga memicu keruntuhan aliansi tersebut. Dia selanjutnya membentuk pemerintah berhaluan tengah dengan pihak oposisi, termasuk partainya mantan perdana menteri Najib Razak, yang sedang diadili atas serangkaian dakwaan korupsi. (Muh Shamil)